Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di halte bus, trotoar, dan jembatan penyeberangan orang (JPO) didukung oleh sekelompok preman.
Para pedagang tersebut setiap harinya membayar uang sebagai kompensasi tempat jualan dan pengamanan.
"Di Jakarta semuanya bayar, kencing saja bayar. Jadi, kalau kamu punya tato sedikit, ditambah badan gede, kamu akan kaya. Tiga jam bisa dapat Rp100.000, tinggal prit prit prit, bilang maju maju, maju mundur dapat uang," ujarnya di Balai Kota, Rabu (2/4/2014).
Pemprov DKI, lanjutnya, akan menggelar penertiban PKL mulai dari halte, trotoar, dan JPO yang berada di ruas jalan utama. "Penertiban ini kerja sama dengan PT Transjakarta dan kami akan merelokasi pedagang yang terkena penertiban," tuturnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini akan bertindak tegas terhadap para pedagang yang kembali ke jalan setelah direlokasi oleh pemprov.
"Mereka balik ke jalan lagi, kami usir sekalian dan enggak akan ada tempat lagi. Jadi tidak akan ada belas kasih baik-baik karena kurang ajar, mesti tegas aja. Tidak ada keharusan untuk kami sediakan tempat untuk mereka yang melanggar peraturan," katanya.
Untuk penertiban secara keseluruhan, Ahok menargetkan dalam waktu 2-3 bulan ruas jalan utama akan bersih dari PKL.
Upaya relokasi PKL ini merupakan bagian dari Pemprov DKI untuk memperbaiki fungsi sarana dan prasarana umum yang ada di Jakarta.
Setelah menertibkan para pedagang PKL, Pemprov akan memperbaiki armada angkutan umum sehingga warga DKI nyaman yang ingin menggunakan transportasi umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
