Bisnis.com, JAKARTA- Memburuknya Indeks Demokrasi Indonesia atau disingkat IDI Provinsi DKI Jakarta harus menjadi perhatian pemangku kepentingan baik pemerintah, legislatif, yudikatif dan masyarakat yang paling penting organisasi massa.
Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo akan melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama agar segera mendapatkan sikap dari pemerintah Provinsi.
"Yang paling penting adalah IDI nanti sebagai bahan pemerintah, tetapi tanggung jawabnya bukan hanya pemerintah saja tapi stakeholder, yang paling penting ormas," katanya di Jakarta, Senin (7/7/2014).
BPS merilis data IDI Provinsi DKI Jakarta 2013 tercatat 71,18 dari skala 0 sampai 100 atau turun 6,54 poin dibandingkan indeks demokrasi tahun 2012 sebesar 77,72. Memburuknya indeks demokrasi Jakarta tersebut karena disebabkan masih banyaknya aksi demonstrasi anarkis.
Banyaknya aksi demontrasi, kata Nyoto sebenarnya tidak menjadi soal karena bagian dari proses demokrasi.Namun seringnya aksi demonstrasi diwarnai tindakan anarkis yang dipicu antara aparat keamanan dengan demonstran atau kericuhan sesama demonstran justru akan memperburuk aspek hak politik dalam indeks demokrasi.
Secara keseluruhan BPS DKI mencatat turunnya indeks demokrasi disebabkan beberapa hal yang harus dicermati stakeholder. Pertama, meningkatnya jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat di DKI Jakarta berkontribusi terhadap penurunan indeks variabel kebebasan berpendapat turun 16,67 poin dari 90 pada 2012 menjadi 73,33 pada 2013.
Kedua, meningkatnya jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok lainnya berkontribusi terhadap menurunnya indeks variabel kebebasan dari diskriminasi sebesar 4,27 poin dari 74,32 pada 2012 menjadi 70,15 pada 2013.
Ketiga, menurunnya jumlah kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu (atau parpol enggan melaporkan?) berkontribusi terhadap menurunnya indeks variabel peran partai politik sebesar 77,14 poin dari 87,14 pada 2012 menjadi 10 pada 2013.
Turunnya indeks demokrasi DKI, menurut Nyoto merupakan dinamika demokrasi karena untuk melakukan sebuah aksi demonstrasi lebih mudah dengan cara mengajukan izin ke Polda tapi peristiwa kekerasan masih ada. Tindakan anarkis seperti itu seharusnya bisa ditekan karena secara nasional juga akan mempengaruhi iklim investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
