Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI menyetujui rencana DPRD untuk membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan menindaklanjuti 86 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2013.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik rencana DPRD untuk membentuk Pansus.
"Ya bagus dong. Berarti nanti makin diteliti. Makin dipansus makin bagus dong. Terimakasih kepada DPRD sudah dipansuskan," ujarnya di Balai Kota, Jumat pagi (11/7/2014).
Pria yang kerap disapa Ahok ini tidak keberatan apabila raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) 2013 tidak diterima oleh DPRD sebelum ada hasil tindak lanjut pansus DPRD.
"Ya tidak apa-apa. Itu kan haknya DPRD, hak politik. Kalau orang berpolitik kan harus siap," ucapnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini akan tetap menunggu laporan dari Pansus terlebih dahulu sebelum disahkan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2013.
"Iya dong, kan itu juga sudah ada dari BPK [Badan Pemeriksa Keuangan]. Kalau kejadiannya sudah ada sebelumnya, kenapa dulu enggak ada temuan. Ya enggak apa-apa, makin dipansuskan makin bagus. Keliatan di APBD disahkan atau enggak," kata Ahok.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menuturkan pembentukan Pansus dilakukan karena pihaknya belum menerima penjelasan secara detail dari pemprov terhadap temuan BPK.
“Kami sudah buat pansus. Sudah kami pertanyakan. Saya sudah lihat jawaban dari Pak Plt Gubernur tetapi tidak menyinggung dengan tajam. Nah, ini akan kami tanyakan ulang pada waktu menerima laporan pertanggungjawaban," terangnya.
Pansus DPRD DKI, lanjutnya, akan menyoroti secara khusus 11 temuan dari 86 temuan BPK, di antaranya pembelian bus Transjakarta, pembangunan kampung deret, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga program elektronik seperti E-budgeting, E-asset, E-procurement, dan lain sebagainya.
"11 temuan yang kami nilai programnya tidak optimal dan terindikasi kerugian daerah," tutur Ferrial.
Apabila pemprov tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai temuan BPK tersebut, maka DPRD DKI dapat menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI tahun anggaran 2013.
Penolakan laporan pertanggungjawaban tersebut, menurut Ferrial, tidak akan berdampak banyak terhadap penyelenggaraan negara sebab hanya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
