Bisnis.com, JAKARTA - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa melakukan percepatan program lelang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.
Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony Ariyawan mengatakan usulan program paket lelang yang diajukan oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI Jakarta ke ULP mengalami peningkatan sebanyak 109 dari sebelumnya 5.114 menjadi 5.223 paket kegiatan lelang.
"Penambahan itu terjadi pada dokumen yang belum masuk hingga batas waktu pengajuan ULP pada 16 Mei lalu karena masih perencanaan saat itu sehingga bisa dilakukan proses lelang sekarang," ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Kamis (17/7/2014).
Dari 5.223 dokumen surat pengajuan lelang (SPL) yang masuk di ULP, baru 508 paket kegiatan yang telah selesai dilelang dan memasuki tahap penandatanganan kontrak kerja sama dengan pemenang lelang dengan total nilai Rp982,2 miliar.
Sebanyak 508 paket tersebut, paket kegiatan yang dilakukan proses lelang umum ada 482 paket dan sisanya, 26 paket dilakukan proses lelang melalui e-purchasing atau e-catalogue.
Paket kegiatan dengan proses lelang umum sebanyak 482 paket tersebut saat ini memasuki tahap penandatanganan kontrak dengan total nilai Rp810,35 miliar, sedangkan total nilai 26 paket kegiatan yang telah selesai melalui e-catalogue yakni Rp171,8 miliar.
Sony menambahkan dari 5.223 paket, 1.396 paket lelang masih dalam proses penayangan lelang di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan total nilai Rp4,13 triliun. "Yang pembelian paket kegiatan melalui e-purchasing atau e-catalogue ada 52 paket lelang yang masih dalam proses."
Dia menuturkan 875 paket lelang dikembalikan kepada SKPD dan UKPD karena dokumen yang tidak lengkap, sedangkan sisanya 2.392 paket kegiatan lelang masih dalam tahap proses kelengkapan dokumen.
"Paket yang dikembalikan masih bisa dapat dilelang kalau para SKPD dan UKPD ini merasa masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk melakukan lelang. Dokumen mereka kami kembalikan karena banyak yang tidak lengkap secara administrasi," tuturnya.
Walaupun batas akhir penggunaan anggaran dan pelaksanaan program tinggal 5 bulan, yakni hingga 15 Desember, Sony optimis dapat melaksanakan seluruh kegiatan lelang yang terdaftar di ULP.
"Saya optimis semuanya bisa selesai hingga akhir tahun. Tugas kami hanya melaksanakan lelang, yang memiliki risiko itu para SKPD dan UKPD, kalau mereka merasa cukup waktu untuk lelang dan dokumen lengkap secara administrasi ya kami laksanakan. Para SKPD ini yang punya risiko besar dalam proses lelang," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
