Bisnis.com, JAKARTA -Kualitas pelayanan publik di lingkup DKI Jakarta dinilai belum bagus. Pelayanan terburuk ada di sektor pengawasan penertiban bangunan.
Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan secara keseluruhan sebenarnya pelayanan di DKI Jakarta sudah meningkat setelah program intervensi dalam enam bulan ke belakang. khirnya sampai Juni 2014 setelah enam bulan mereka sudah mencapai hampir tinggi," kata Danang pada media, Jumat (18/7/2014).
Dia menjelaskan ada beberapa faktor yang mengindikasikan peningkatan dalam hal pelayanan publik tersebut. Pertama, semua proses perizinan sudah didelegasikan pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Kedua, dalam sektor pendidikan dan kesehatan Danang memperkirakan DKI jakarta bisa menyusul Jawa Timur dalam waktu dekat ini. Saat ini Jatim ada di posisi pertama dalam sebagian besar sektor layanan publik.
Yang ketiga, DKI juga mengalami perbaikan dari sis sektor perizinan dan investasi. Posisinya ada di peringkat kedua setelah Jatim. Meski begitu di bidang pengawasan penertiban bangunan DKI masih mengecewakan. "Bangunan itu sumber masalah. Pemerintah provinsi harus berani merombak tata kerjanya dari IMB yang tidak sesuai. Ini yang membuat DKI Jakarta secara taat kota tidak sehat," ungkap Danang.
Dari sisi pengawasan penertiban bangunan, DKI Jakarta juga masih luput dalam menerapkan peraturan dasar dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, misalnya tidak memasang visi-misi, prosedur, maklumat."Artinya mereka melanggar UU, gubernur atau walikota sudah haus mengganti pejabatnya," katanya.
Dalam setahun terakhi, Ombudsman sudah menerima sekitar 40 pengarudn tentang tata ruang dan perizinannya. Salah satu yang paling mencolok adalah semrawutnya manajemen pengelolaan pasar.
Ombudsman memberikan apresiasi pada sejumlah daerah, yaitu pada Jawa Timur, Sumatra barat, dan Kota Bandung yang mulai unggul dalam pelayanan publiknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
