Bisnis.com, JAKARTA—Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melelang 1.831 paket pekerjaan dengan nilai Rp8,5 triliun memasuki kuartal III/2014.
Paket pekerjaan yang dilelang itu merupakan bagian dari 5.223 paket yang telah diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk dilakukan lelang kegiatan di tahun anggaran 2014.
Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony Aryawan mengatakan sejauh ini telah dilakukan lelang terhadap 932 paket kegiatan dengan nilai kontrak sebesar Rp2,32 triliun.
"Dari 1.831 paket yang ada di LPSE [Layanan Pengadaan Secara Elektronik] sebanyak 133 paket telah dilakukan lelang oleh pokja sebelum ULP terbentuk. Pokja yang dulu terdiri dari SKPD dan UKPD [unit kerja perangkat daerah]," ujarnya, seperti dilaporkan Harian Bisnis Indonesia, Senin (11/8/2014).
Dia menjelaskan sebanyak 932 paket kegiatan yang telah dilelang, sekitar 26 paket dilakukan melalui proses lelang dengan skema e-purchasing atau e-catalogue dengan nilai pagu anggaran Rp171,8 miliar.
Pihaknya terus melakukan percepatan lelang kegiatan para SKPD dan UKPD pada tahun ini, mengingat waktu tersisa hanya empat bulan untuk melaksanakan lelang.
Kendati demikian, pihaknya optimistis dapat melakukan lelang sebanyak 3.692 paket kegiatan yang belum dilelang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014.
"Saya optimistis semuanya bisa selesai hingga akhir tahun. Tugas kami hanya melaksanakan lelang, yang memiliki resiko itu para SKPD dan UKPD, kalau mereka merasa cukup waktu untuk lelang dan dokumen lengkap secara administrasi ya kami laksanakan. Para SKPD ini yang punya risiko besar dalam proses lelang," terangnya.
Berdasarkan data pada 16 Juli 2014, ULP melelang paket kegiatan sebanyak 508 paket kegiatan dengan dengan nilai kontrak Rp982,2 miliar.
Sony menuturkan pihanya telah mengembalikan dokumen surat perintah lelang (SPL) untuk 875 paket kegiatan yang diajukan SKPD di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
“Kami terpaksa mengembalikan 875 dokumen SPL ke SKPD. Kami minta dokumen tersebut dilengkapi dan diperbaiki. Nanti mereka bisa mengajukan lagi kepada kami,” ucapnya.
Dia menerangkan dokumen yang dikembalikan tersebut karena dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) kegiatan masih dalam bentuk paket bukan rincian harga satuan pokok kegiatan (HPSK).
Kerangka kerja yang diajukan dalam dokumen SPL juga belum dijelaskan secara detail oleh para SKPD. Kerangka kerja menyangkut spesifikasi teknis kegiatan, kebutuhan tenaga ahli, dan riwayat harga perhitungan.
“Pengadaan laptop, survei harga darimana saja, harganya murah atau mahal, kalau kemurahan juga harus dilihat kualitasnya. Itu yang belum dirinci," kata Sony.
Dokumen SPL ditolak juga karena harga penawaran sementara (HPS) yang sudah kadaluwarsa sebab rentang waktu hanya 28 hari sebelum HPS ditawarkan dalam dokumen SPL.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi panggilan ULP untuk mengkaji ulang dan memperbaiki dokumen SPL membuat waktu perbaikan dokumen semakin lama.
Padahal, dokumen SPL yang ditolak bisa langsung diperbaiki saat itu juga bersama dengan pihak ULP. Dokumen SPL yang telah dikembalikan, tutur Sony, dapat diajukan kembali untuk dilelang setelah dilakukan perbaikan dan kelengkapan administrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
