Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan massa dari sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.
Salah satunya berasal dari Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) yang merupakan gabungan organisasi gerakan rakyat dan organisasi non-pemerintah.
Elemen masyarakat ini menyampaikan sembilan pernyataan sikap tentang persoalan yang mendera warga Ibu Kota, yakni:
1. Hentikan penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Cabut Perda No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum yang digunakan sebagai alat untuk melegitimasi penggusuran paksa. Keluarkan Perda anti-penggusuran paksa.
2. Bentuk pansus DPRD DKI Jakarta untuk menindaklanjuti temuan BPK tentang penerima Kartu Jakarta Pintar ganda.
3. Tingkatkan anggaran BOS/BOP untuk siswa kurang mampu.
4. Keluarkan peraturan memaksa RS swasta di DKI Jakarta untuk memperbanyak dan memperluas kamar kelas III ditanggung oleh KJP dan BPJS Kesehatan.
5. Perbanyak pembangunan RSUD dan hapuskan sistem kelas dalam kamar perawatan RS.
6. Tingkatkan tenaga medis di puskesmas dan mengangkat tenaga medis honorer menjadi PNS.
7. Sebagai ganti sistem INA-CBG dibentuk payung hukum untuk menanggung selisih biaya RS yang tidak ditanggung BPJS.
8. Tolak provatisasi air DKI Jakarta.
9. Berikan perlindungan hukum pekerja formal dan informal di Jakarta.
Kelompok masa lain dari Kaukus Muda Indonesia (KMI) menuntut anggota dewan yang baru menepati janji kepada rakyat.
"Kami meminta anggota DPRD baru melakukan agenda yang belum tuntas seperti reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi yang belum optimal. Pemberantasan kemiskinan. Banjir, kemacetan dan tingginya kriminalitas," ujar koordinator aksi KMI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
