Bisnis.com, BEKASI - Sekitar 3.000 warga dari empat desa di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menolak rencana perluasan pabrik baja PT Gunung Garuda di lingkungan mereka.
Penolakan itu ditunjukan warga melalui aksi unjuk rasa di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kota Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin siang.
"Ada pembangunan perluasan pabrik baja berdekatan dengan permukiman warga. Kami resah dengan dampak lingkungan yang akan terjadi," kata Nanang Ardiyantoro, anggota Tim 11 perwakilan warga, usai beraudiensi dengan sejumlah anggota DPRD setempat.
Menurut dia, aktivitas perluasan pabrik baja yang berdomisili di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, ditolak oleh perwakilan warga dari Desa Telagamurni, Desa Sukadanau, Desa Telagaasih, dan Desa Kalijaya.
Proyek perluasan tersebut sesuai dengan pengajuan izin pemanfaatan lahan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), menggunakan lahan hingga 10 hektare.
"Namun, pada praktiknya lahan yang mereka manfaatkan jauh lebih luas," ujarnya.
Kegiatan perluasan pabrik itu telah berlangsung sejak 2013.
"Perjuangan kami untuk menghalau perluasan pabrik baja ini sudah berlangsung sejak 2013. Akan tetapi, belum memperoleh respons pihak terkait".
Nesan (40), warga Desa Sukadanau, mengaku resah dengan aktivitas pengurukan lahan dengan bahan limbah besi.
"Air tanah kami pasti terkontaminasi karat dan bahaya buat kesehatan," ujarnya.
Selain itu, pabrik yang ada saat ini juga dirasakan menganggu warga dengan adanya polusi udara.
"Kalau berisik, sih, tidak terlalu terasa. Akan tetapi, polusi udara dari produksi besi karena sering saya lihat ada debu besi yang menempel di kaca rumah," katanya.
Aksi demo berjalan kondusif dengan dikawal puluhan personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan setempat.
Ada empat tuntutan dari perwakilan warga Desa Telagamurni yang tergabung dalam Majelis Taklim Al Munawaroh.
Tuntutan itu, di antaranya menolak peleburan baja PT Gunung Garuda, adili penguasa nakal dan arogan, kesehatan hidup dan lingkungan adalah hak asasi warga negara, dan selamatkan Telagamurni dari polusi udara berbahaya.
Demonstran hingga kini masih berupaya melakukan audiensi dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan dari PT Gunung Garuda seputar permasalahan itu.(ant/yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
