Bisnis.com, JAKARTA - Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyayangkan keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mundur dari keanggotaan Partai Gerindra.
"Bagaimana pun saya enggak tahu pertimbangan apa yang diambil oleh dia, apakah karena pilkada langsung dan tidak langsung sehingga harus keluar dari partai. Saya enggak ngerti hitungan politik Ahok [nama akrab Basuki], rasanya kecepatan bagi dia untuk keluar, tetapi kita hargai keputusan itu," ujar Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng, Jumat (12/9).
Menurutnya, mundurnya Ahok harus diimbangi dengan kalkulasi politik yang matang karena Ahok akan menjadi Gubernur DKI Jakarta sehingga membutuhkan dukungan dalam menentukan kebijakan.
Dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan di Jakarta, lanjutnya, dukungan para anggota DPRD sangat dibutuhkan.
Pihaknya berharap agar para anggota dewan nantinya dapat mendukung pelaksaan semua program yang direncanakan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI.
"Kalkulasi kekuatan politik ini yang harus dipertimhangkan. Dia sekarang enggak berpartai lagi, tetapi masih butuh dewan. Dalam proses politik formal semuanya ada di dewan. Ini alot sekali ada proses tawar menawar atau tarik menarik di dalam nantinya," ucapnya.
Endi menambahkan untuk mendapat dukungan anggota dewan dalam penentuan kebijakan dalam segala program yang direncanakan, orang yang menjabat menjadi wakil gubernur DKI harus memiliki basis dukungan politik yang kuat di DPRD.
Seperti diketahui, anggota DPRD DKI periode 2014-2019 terpilih sebanyak 106 anggota yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ada 28 orang, Partai Gerindra sebanyak 15 orang.
Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 11 orang, Partai Demokrat 10 orang, Partai Hanura 10 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10 orang, Golkar 9 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 6 orang, Nasional Demokrat 5 orang, dan 2 orang di Partai Amanat Nasional.
"Jokowi berasal dari PDIP juga jadi ya nanti wakilnya dari PDIP. PDIP punya suara mayoritas di dewan sehingga akan lebih mudah dalam penentuan kebijakannya," tuturnya.
Dia juga menyarankan agar Ahok menggandeng relawan yang berasal dari warga Jakarta seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar dapat mengawasi segala kebijakan dan program yang akan dibuat oleh Pemprov DKI.
Adanya relawan inilah dapat membantu Ahok nantinya apabila di dalam perjalanan memimpin Jakarta ada kendala politik yang menghambat pelaksanaan program DKI.
"Jangan cemas, kalau sampai ada manuver politik dari DPRD, warga Jakarta akan protes asalkan Ahok tetap melakukan transparansi kebijakan. Warga ini sumber energi kekuatan yang tidak diabaikan. Mereka bisa mengkritisi pemerintahan," kata Endi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
