Bisnis.com,JAKARTA--Penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014 hingga tanggal 15 September masih rendah, yaitu di bawah 30% dari total nilai APBD DKI sebesar Rp 72,9 triliun.
Sementara target serapan anggaran hingga 15 Desember tahun ini mencapai 97%. Artinya Pemprov DKI hanya memiliki waktu 3 bulan untuk dapat mencapai target tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan salah satu penyebab masih rendahnya penyerapan anggaran yaitu banyak kegiatan yang masih berproses di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta.
"Semua lelang ditangani ULP. Ada yang sudah diumumkan dan ada juga yang sudah kontrak. Namun, banyak dokumen yang dikembalikan karena tidak lengkap," katanya di Balai Kota, Selasa (16/9/2014).
ULP DKI menanggani 6.879 paket kegiatan. Sebanyak 1.968 paket telah dilakukan lelang dengan nilai pagu anggaran senilai Rp6,03 triliun dan nilai riil kontrak Rp4,73 triliun sehingga ada penghematan dari lelang ini Rp1,29 triliun.
Jumlah paket yang telah diumumkan oleh lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) sebanyak 2.988 paket dengan nilai pagu anggaran senilai Rp11,56 triliun.
Kendati penyerapan anggaran hingga saat ini masih di bawah 30%, Endang berharap penyerapan APBD tahun ini bisa lebih besar dibanding tahun lalu.
Berdasarkan catatan, pada tahun 2012 penyerapan anggaran mencapai 80% dari Rp41,3 triliun. Sedangkan pada 2013 penyerapan anggaran meningkat menjadi 82% dari Rp50,1 triliun.
"Insya Allah, tahun ini kita usahakan lebih besar dari tahun sebelumnya," ungkapnya.
Untuk tahun 2015 seluruh pelaksanaan kegiatan sudah menggunakan sistem e-budgeting sehingga penyerapan anggaran diharapkan dapat lebih maksimal.
Sistem tersebut memang sudah mulai diterapkan pada tahun ini, namun hanya pelaksanaannya saja, sedangkan perencanaan masih secara manual.
Pihaknya, lanjut Endang, akan terus mendorong agar seluruh satuan kerja perangkat daerah berupaya meningkatkan penyerapan anggaran.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan pihaknya akan mencari penyebab rendahnya serapan anggaran hingga saat ini.
Menurutnya, penyebab tersebut bisa berasal dari sisi organisasi yang belum baik serta perlunya penyesuaian penggunaan sistem e-budgeting yang merupakan sistem baru.
Untuk mengatasi rendahnya serapan anggaran, Jokowi, sapaan akrabnya, akan merombak susunan organisasi SKPD serta memindahkan pengerjaan proyek pemerintah provinsi dari dinas ke kecamatan dan kelurahan.
"Ini mau merombak susunan organisasi sama pendelegasiannya nanti lebih banyak diberikan ke bawah seperti kecamatan dan kelurahan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
