Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Kebersihan DKI Jakarta tahun ini telah menghemat anggaran senilai Rp14 miliar dalam melakukan pengadaan barang melalui sistem elektronik catalogue (E-catalogue).
Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Edinigtyas Kusumadewi mengatakan pelaksanaan pengadaan sebanyak 285 kendaraan angkutan sampah dan 13 alat berat tahun 2014 melalui sistem e-purchasing.
E-purchasing merupakan sistem pembelian barang yang telah didaftarkan dalam sistem e-catalogue.
Kendaraan angkutan sampah yang dibeli dengan e-purchasing dalam e-catalogue tahun ini terdiri dari 50 unit dump truk jecil, 8 unit dump truk kecil berbucket, 48 unit dump truk besar, 19 unit truk arm roll kecil, 15 unit arm roll besar, 9 unit truk tronton dan 136 unit gerobak motor.
Untuk alat berat terdiri dari shovel loader sebanyak 7 unit, excavator long arm 3 unit, dan excavator amphibious sebnayak 3 unit.
"E-purchasing ini mampu menghemat anggaran senilai Rp14 miliar itu, lalu kami kembalikan ke kas daerah. Kendaraan itu telah diserahterimakan untuk dioperasikan melayani pengangkutan sampah kepada suku-suku inas Kebersihan," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (16/9).
Tyas menuturkan pengadaan barang melalui e-catalogue memiliki beberapa keuntungan, yaitu para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI tak perlu menghabiskan waktu hingga enam bulan lebih untuk menyelenggarakan lelang.
Selain itu, tidak hanya mampu menyelamatkan uang negara dalam jumlah yang cukup besar tetapi sistem ini memudahkan pembelian barang dengan standar internasional.
####SERAPAN ANGGARAN####
Dalam perkembangan lain, hingga Selasa (16/9) serapan anggaran DKI Jakarta belum mencapai 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 senilai Rp72,9 triliun.
Padahal target serapan anggaran Pemprov DKI pada tahun ini dapat mencapai 97% dari total anggaran.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah menuturkan penyerapan anggaran pada tahun ini diprediksi rendah dan tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan sebesar 97%.
"Serapan tahun ini rendah sekali. Ya sangat disayangkan memang tetapi ya bagimana lagi, tahun ini kami pakai sistem baru, yaitu lelang melalui satu pintu. Sistem baru ini untuk jadikan Jakarta lebih baik lagi," ucapnya.
Tahun ini, Pemprov DKI menerapkan sistem lelang pengadaan barang dan jasa para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) dalam menggadakan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaaan (ULP) barang dan jasa.
"Sistem ini yang buat para SKPD masih bingung dan belum terbiasa," tutur Saefullah.
Lelang melalui ULP itu, lanjutnya, menggunakan proses lelang secara manual sehingga menjadi satu faktor penghambat.
"Sebagian satuan kerja perangkat daerah mengajukan dokumen lelang dalam lembaran-lembaran kertas. Padahal, perlu koreksi berkali-kali, sementara dokumen itu kemudian disimpan dalam bentuk digital," katanya.
Pihaknya berjanji akan mengelengkapi kantor ULP dengan jaringan teknologi informasi (TI) agar dapat mempercepat proses lelang dan serapan anggaran.
Berdasarkan data lelang dari ULP sampai dengan hari ini, surat permohonan lelang pengadaan barang dan jasa yang masuk di ULP terdapat 6.879 paket.
Jumlah paket yang telah diumumkan oleh lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) sebanyak 2.988 paket dengan nilai pagu anggaran senilai Rp11,56 triliun.
Dari 6.879 paket lelang melalui ULP, sebanyak 1.968 paket telah dilakukan lelang dengan nilai pagu anggaran senilai Rp6,03 triliun dan nilai riil kontrak Rp4,73 triliun sehingga ada penghematan dari lelang ini Rp1,29 triliun.
Untuk pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-catalogue, jumlah paket lelang yang diumumkan melalui e-purchasing ada sebanyak 52 paket. Dari 52 paket itu, sebanyak 26 paket telah dilakukan lelang dengan nilai kontrak Rp171,8 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
