Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Joko Widodo menjelaskan perombakan sistem dalam tubuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk memperbaiki kualitas SKPD dan mencegah timbulnya korupsi memerlukan waktu yang tidak singkat.
"Enggak bisa sehari dua hari, sistem baru itu perlu mempersiapkan SDM dan mengikuti aturan serta regulasi yang ada," ujarnya di Balai Kota, Jumat (19/9/2014).
Mantan Walikota Kota Solo itu menyatakan, kendati membutuhkan waktu yang lama, dirinya menargetkan sistem baru, seperti sistem e-budgeting atau penganggaran secara elektronik harus dapat diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2015.
"Tahun depan e-budgeting harus dipaksa total," lanjutnya.
Terkait dengan penggeledahan Dinas Pekerjaan Umum oleh Kejaksaan Agung, Jokowi menyatakan dirinya telah memberi peringatan kepada SKPD Pemprov DKI untuk tidak mengambil uang yang bukan hak mereka.
"Kalau ada proses yang keliru, enggak masalah, itu jadinya cuma masalah administrasi. Tapi, kalau ambil duit, itu jadi masalah," terangnya.
Seperti diketahui, kantor Dinas Pekerjaan Umum DKI digeledah oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan saringan sampah pada tahun anggaran 2012-2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
