Bisnis.com, JAKARTA—Pengelola pusat perbelanjaan diminta menyediakan ruang seluas 20% guna mengakomodasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Pusat Monggur Siahaan mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Perda No. 1/2004 tentang Rencana Detil Tata Ruang DKI Jakarta. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimaksud termasuk pedagang kaki lima (PKL).
“Jadi, pedagang bisa masuk di situ untuk mengembangkan usahanya dan tidak lagi berjualan di pinggir jalan. Ruang 20% disediakan untuk itu,” katanya, Kamis (23/10/2014).
Siahaan mengatakan pedagang menggelar dagangan di pinggiran jalan akibat faktor kemiskinan yang menyebabkan tidak mampu membeli rumah toko (ruko) karena harga tinggi.
Karena itu, peraturan ini memberi solusi sehingga pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya. Sementara dari sisi penataan, pinggiran jalan perkotaan juga secara perlahan mulai bersih.
“Sekarang ketika mal sudah dibangun maka tinggal pemerintah kota yang akan mengatur siapa yang akan mengisi ruang-ruang yang telah disediakan itu. Tentu dengan harga yang terjangkau pelaku UMKM atau komersial,” katanya.
Namun, seringkali upaya mengarahkan PKL berjualan di ruang-ruang yang telah disediakan mal kadang tidak berjalan baik karena ada yang memilih kembali berjualan di pinggiran jalan. Alasannya, pembeli yang datang lebih banyak di pinggir jalan dibandingkan dengan di hotel.
“Inilah yang sering menjadi kendala. Pedagang mencari tempat yang strategis untuk menjual dagangannya. Bila sudah begini akhirnya menjadi kesulitan untuk menatanya,” ujarnya.
Seperti halnya di Jalan Antara, Pasar Baru, Jakarta. Sejak pagi pedagang buah, kue, bahkan makanan menggelar jualannya sambil memanfaatkan badan jalan. Hal serupa juga terjadi di ruas Jalan Samanhudi yang saat malam menjadi ramai seperti pasar malam karena pedagang makanan tumpah ruah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
