Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perwakilan buruh DKI akhirnya menemukan beberapa kesepakatan terkait permintaan buruh untuk merevisi hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) pada Oktober 2014.
Terdapat empat poin yang diminta buruh terkait penghitungan ulang KHL DKI, yaitu mengkonversi nilai barang yang volumenya berkurang sesuai dengan regulasi Permenakertrans No.13/2012, menyesuaikan jenis item KHL yang disurvei sesuai dengan kebutuhan riil, mengganti model perhitungan rata-rata dengan nilai tertinggi sesuai dengan lampiran II Permen No.13/2012, dan memilih hasil survei tertinggi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Priyono mengatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama telah menyetujui dan menginstruksikan untuk melakukan konversi nilai barang dan meningkatkan kualitas beberapa item KHL.
Persetujuan Ahok itu, jelasnya, disampaikan dalam pertemuan dengan Forum Buruh DKI dan Dinas Tenaga Kerja.
"Sudah ada kesepakatannya, besok tinggal rapat dengan Dewan Pengupahan sesuai intruksi Pak Ahok. Hanya perbaikan kualitas item KHL dan konversi, enggak ada penambahan jumlah item," ucapnya seusai pertemuan di Balai Kota, Kamis (23/10/2014).
Salah satu item yang disetujui untuk dilakukan ditingkatkan kualitasnya adalah item air bersih. Pada survei KHL terakhir, air minum masuk dalam item air PAM, sedangkan tidak semua air PAM layak untuk diminum.
Para buruh meminta agar dari 2 meter kubik air PAM, disediakan 3 galon air minum atau 60 liter air minum. "Kalau soal air itu kita mesti perjuangkan yang wajar," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menyetujui permintaan buruh untuk melakukan konversi nilai barang yang volume atau isinya berkurang sesuai dengan regulasi.
Sementara itu, dua permintaan buruh lainnya, tidak disetujui Ahok. Mantan politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan dirinya tidak setuju untuk mengganti model penghitungan rata-rata dengan pengambilan nilai tertinggi.
Para buruh keberatan dengan metode penghitungan yang diterapkan Pemprov DKI yaitu dengan menghitung rata-rata harga semua item dan mencantumkannya sebagai harga komponen. Metode tersebut menyebabkan penurunan nilai komponen dibandingkan penetapan harga yang berasal dari satu item.
Ahok menjelaskan penambahan jenis pilihan item bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup para buruh dan meminta buruh untuk tidak mempermasalahkan banyaknya item pada satu kategori.
"Tapi, kalau soal buah-buahan gara-gara tambah pepaya dan pisang jadi murah KHLnya, saya juga enggak terima. Kenapa enggak kiwi sekalian mintanya?" tutur Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
