Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan korupsi menjadi akar dari masalah banjir di Ibu Kota.
Pria yang akrab disapa Ahok tersebut mensinyalir terdapat kepentingan pihak-pihak tertentu dalam proyek-proyek untuk menanggulangi banjir.
"Soal pengadaan barang dan macam-macam. Kalau orang ada niat kerja yang betul-betul pasti enggak masalah. Saya sinyalir ini ada kepentingan kontraktor dan macam-macam," kata Ahok seusai menjadi pembicara pada Seminar Masyarakat Hidrologi di Hotel Atlet Century Park, Kamis (30/10/2014).
Selain korupsi, penyedian rumah susun juga dinilai Ahok sebagai kendala utama dalam penanganan banjir.
Untuk dapat memulai program normalisasi sungai dan waduk, pemerintah provinsi DKI harus merelokasi dahulu warga yang tinggal di bantaran kali atau pinggiran waduk ke rusun.
Apabila rusun yang diperlukan belum tersedia, maka pemprov DKI belum dapat memulai program normalisasi sungai dan waduk.
"Rusun juga menjadi kendala utama. Kalau ada rusun sih saya enggak mau tau, garuk saja [warga yang dibantaran kali dan waduk] itu semua. Normalisasi dan pembenahan pemukiman di tepi sungai harus jalan terus," tutur Ahok.
Untuk mengatasi hal tersebut, Mantan Bupati Belitung tersebut mengintruksikan kepada para pejabat eselon IV untuk melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, Ahok juga meminta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI membangun rusun sebanyak 50.000 unit setiap tahunnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
