Bisnis.com, JAKARTA - Proyek normalisasi Kali Ciliwung masih mengalami hambatan dalam proses pembebasan lahan dikarenakan banyaknya pemukiman padat penduduk di bantaran Kali Ciliwung.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane T Iskandar mengatakan hingga saat ini dari 19 km total panjang sungai yang harus dibereskan, baru 2 km yang rampung. Total pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung membentang sepanjang pintu air Manggarai hingga jembatan tol TB Simatupang.
"Normalisasi Ciliwung masih relatif kecil ya, 2 km. Karena kita masih proses pembebasan lahan yg dilakukan oleh Pemprov DKI," katanya di Hotel Atlet Century Park, Kamis (30/10/2014).
Iskandar menjelaskan sembari menunggu proses pembebasan lahan selesai, pihaknya memulai pengerjaan di lahan yang dimiliki Pemprov DKI atau Pemerintah Pusat yang tidak perlu dibebaskan seperti di daerah Rindam Jaya di Condet.
"Untuk lahan yang telah dibebaskan oleh Pemprov DKI terdapat di Bukit Duri, sebanyak 17 toko telah dibongkar," kata Iskandar.
Selain tanah milik pemprov DKI yang tidak perlu dibebaskan, ada pula lahan yang dimiliki pengembang dan pemerintah sepanjang 3 hingga 4 kilometer di Kebun Baru, Casablanka, Tebet, Kalibata, dan Condet.
Dari pengerjaan Kali Ciliwung sepanjang 2 kilometer tersebut Iskandar belum bisa menyebutkan berapa persen berkurangnya dampak banjir tahunan di Ibu Kota karena menurutnya berkurangnya efek banjir akan terlihat saat pengerjaan normalisasi mencapai 60%.
Kendati masih mengalami hambatan pada pembebasan lahan, Iskandar yakin dapat rampung sesuai target pada 2016.
"Kita yakin program bisa selesai 2016, komitmen Pak Ahok besar," lanjutnya.
Untuk mempercepat normalisasi sungai, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penggantian lahan warga yang terkena proyek normalisasi.
"Kita lagi siapin pergub soal hitungan. Mungkin hitungannya kalau ada sertifikat ya sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Kalau enggak ya 80% dari NJOP," tutur Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga menargetkan sebanyak 50.000 unit rumah susun sederhana sewa harus dapat dibangun hingga akhir 2015.
Hal ini dikarenakan rumah susun penting untuk memindahkan warga yang tinggal di bantaran kali. Apabila rusun belum siap, maka pemprov tidak dapat segera memulai normalisasi sungai.
"Kami harus bereskan rumah susun, kalau tidak, pasti banjir terus," ujar Ahok.
Seperti diketahui, normalisasi Kali Ciliwung menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sebesar Rp208 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp1,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengerjaan fisik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
