Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Yonathan Pasodung mengatakan segala cara dilakukan untuk dapat menekan angka backlog rusunawa yang mencapai 529.136 unit, baik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun kewajiban para pengembang.
Jika semua berjalan 200.000 hunian akan terbangun tiap tahunnya. Seperti diketahui, banyak pembangunan infrastruktur terhambat karena belum siapnya rusun penampung warga yang terdampak.
"Kami gempur dengan APBD dan kewajiban pengembang. Bisa 200.000 unit per tahun," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/11/2014).
Lebih lanjut, penyediaan bank tanah terus dilakukan agar pembangunan cepat terlaksana. Pasalnya, masalah pembebasan lahan kerap menjadi sandungan.
Oleh karena itu, baik pembangunan yang bersumber dari APBD maupun kewajiban pengembang akan menjadi lebih optimal jika ketersediaan bank tanah terjamin. Hingga saat ini, sedang berproses pembebasan lahan dengan luas total 30 hektare di tujuh lokasi.
"Kami juga sedang bebaskan tujuh lokasi untuk bank tanah yang luas keseluruhannya 30 hektare," jelasnya.
Pola pembangunannya pun, menurut Yonathan, sangat mempertimbangkan efisiensi lahan. Dari lahan 1 hektare dapat disulap menjadi 1.000 hunian.
Secara bertahap, pihaknya akan terus memperbaiki unit-unit rusun dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan segi kuantitas, sambungnya, akan dibangun hingga ketinggian 16 lantai.
Sementara itu, dari sisi kualitas setiap rusun yang bangun akan dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari tempat usaha hingga Puskesmas.
"Selain membangun, kami juga terus melakukan perbaikan dari sisi kuantitas dan kualitas. 1 hektare bisa jadi 1.000 unit. Fasilitas juga dilengkapi," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
