Bisnis.com, JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI menilai rencana pembangunan moda transportasi publik light rail transit (LRT) tak matang.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Selamat Nurdin menilai eksekutif dalam pembahasan rencana pembangunan LRT belum terlihat adanya prinsip integrasi dengan moda transportasi massal lain seperti kereta api, misalnya. Oleh karena itu, dia meminta agar pembahasannya dihentikan.
"Ini [perencanaannya] belum matang. Enggak akan pernah disebut dibahas di Banggar," ujarnya dalam rapat terbuka di Gedung DPRD, Kamis (18/12/2014).
Menurut dia, moda transportasi berbasis rel ini akan menjadi sia-sia jika tak terhubung dengan akses ke moda lainnya. Dengan demikian, kata Selamat, tak perlu melakukan pembahasan soal pendanaan jika hal ini belum terjawab. Kalaupun harus dianggarkan, sambungnya, akan dikucurkan Rp1 miliar untuk melakukan kajian.
"Jadi kalau kita oke-in kasih Rp1 miliar buat studi. Tapi pembangunan kapan-kapan," katanya.
Pihaknya pun menuding proyek ini muncul bukan atas inisisasi Pemprov. Pasalnya, yang hadir mewakili eksekutif hanyalah Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi DKI Sutanto Soehodho dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar.
Sementara itu, empat pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, dan Wakil Ketua DKI Mohamad Taufik hadir.
Dia menganggap seharusnya mulai dari Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) hingga Gubernur DKI turut hadir untuk menunjukkan bahwa proyek ini harus terealisasi.
"Berarti ini [proyek pembangunan LRT] mengindikasikan bukan proyek penting yang hadir harusnya berbagai pihak. Ini inisiatornya siapa kita buka aja swastanya siapa?" tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menyarankan kepada eksekutif agar membawa bahan lain agar Dewan dapat mendalami rencana pembangunan moda transportasi publik berbasis rel itu.
Eksekutif, katanya, memberikan penjelasan lanjutan saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI khususnya bersama Komisi B bidang Perekonomian dan Komisi C bidang Keuangan.
"Nanti eksekutif bawa bahan lain agar Dewan dapat mendalami saat pembahasan RAPBD khususnya di Komisi B dan C," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
