Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Provinsi DKI akan mengevaluasi keberadaan minimarket untuk memperbaiki penataan dan persaingan usaha.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya tak akan melakukan pembiaran dengan menjamurnya minimarket di setiap sudut Ibu Kota. Namun, dia pun tak langsung melakukan pembatasan. Oleh karena itu, pihaknya akan mengevaluasi dari tingkat kelurahan dan kecamatan.
"Bukan pembatasan, tapi kita akan evaluasi minimarket berbasis kelurahan kecamatan supaya ada kontrol terhadap keberadaan," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (19/12/2014).
Dia menilai hal ini dilakukan untuk mengontrol keberadaan ritel modern. Pasalnya jika pembiaran dilakukan, kata Djarot, usaha-usaha yang levelnya lebih kecil akan tergerus.
"Tidak boleh ada pembiaran. Kalo dibiarkan rakyat kecil kita mati," katanya.
Mantan Wali Kota Blitar itu pun menyarankan agar pemilik minimarket dibebankan kewajiban sosial untuk menampung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar minimarket.
"Ada kewajiban sosial dari minimarket untuk menampung UMKM sekitar. Tidak boleh mau kaya sendiri tanpa melihat warga sekitar," ucapnya.
Menurut data Perusahaan Daerah Pasar Jaya, terdapat 153 pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya. Sebanyak 64 pasar telah direvitalisasi dan sisanya, 84 unit dalam tahap perbaikan dan pembangunan.
Sementara jika dibandingkan dengan jumlah minimarket, dari data terakhir yang tercatat terdapat 1.868 minimarket di DKI pada 2012. Angka ini terus bertambah pada 2013 yang berjumlah 2.104 gerai dan 2014 menyentuh 2.148 gerai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
