Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI mengefisiensikan anggaran di dinas dan duku dinas hingga 50%.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono mengatakan efisiensi anggaran tak hanya menyentuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Efisiensi pengeluaran, kata Heru, akan dilakukan hingga 50%.
"Efisiensi ini enggak cuma di Dinas Pariwisata semua dinas dan sudin juga. Efisiensinya bisa 50%," ujarnya di Balai Kota, Jumat (19/12/2014).
Hal ini dilakukan karena, realisasi pendapatan tak tercapai. Dari pagu Rp72,9 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI setelah perubahan, saat ini yang tercatat baru menyentuh Rp58 triliun. Rp47 triliun di antaranya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan Rp11 triliun berasal dari dana perimbangan.
"Pengeluaran harus diefisiensi karena pendapatannya enggak memenuhi target. Pendapatannya cuma Rp58 triliun jadi pengeluaran yang enggak perlu dicoret," katanya.
Sebagai contoh, dia menyebut dari nilai Rp1,2 triliun yang diajukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk biaya promosi pariwisata, saat sampai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hanya sekira Rp650 triliun yang disetujui.
"Ngajukan anggaran Rp1,2 triliun, Bappeda anggarkan Rp650-an miliar," ucapnya.
Menurutnya, pengurangan anggaran itu akibat terdapat beberapa kegiatan yang tak disetujui. Pasalnya untuk melakukan promosi, Pemprov akan menggunakan skema lain. "Ada yang enggak disetujui," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
