Bisnis.com, DEPOK - Pemerintah meminta pengelola rumah sakit swasta rekanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak pilih kasih dalam melayani pasien.
Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa memaparkan pasien katagori miskin berhak menerima pelayanan baik seperti pasien umum lainnya.
"Kami meminta pihak rumah sakit tidak menurunkan pelayanannya. Jangan sampai pasien miskin dibedakan," paparnya seusai menghadiri acara Penguatan Aswaja dan Penanggulangan Terorisme dalam Ketahanan Nasional, di Pesantren Al Hikam, Depok, belum lama ini.
Dia menegaskan pasien BPJS Kesehatan berhak menerima pelayanan yang sama dengan pasien umum. Jangan, sampai, lanjutnya, dokter spesialis memberikan layanan rendah.
"Kami memang banyak mendengar bahwa banyak rumah sakit yang mengeluh soal dana BPJS. Tapi pelayanan harus disamaratakan," ujarnya.
Dia mengakui anggaran untuk biaya tanggungan BPJS Kesehatan banyak dikeluhkan lantaran dinilai kurang untuk menanggung biaya pasien. Oleh karena itu, pihaknya berencana mengevaluasi jumlah penerima bantuan iuran (PBI) pada 2015.
Khofifah mengklaim dana untuk penerima iuran mencapai sekitar Rp19,9 triliun yang dinilai telah cukup untuk memberikan bantuan terhadap para pasien BPJS Kesehatan.
Menurutnya, penggunaan jumlah PBI tersebut ditetapkan sebagai referensi biaya pengganti yang diambil dari jumlah penyebaran Kartu Indonesia Sehat.
Saat ini, kata dia, Kartu Indonesia Sehat sudah terpakai mencapai sekitar 30%. Dengan demikian, apabila dana tersebut dianggap masih kurang, pihaknya berencana untuk membicarakan kembali terkait penambahan anggaran tersebut.
"Kita lihat apakah dananya naik, tetap atau turun, yang jelas penetapan dananya harus memiliki alasan yang jelas," ujarnya.
Pemerintah Ukraina dan separatis bertukar ratusan tawanan perang pekan lalu sebagai bagian dari rencana 12-point untuk mengakhiri konflik. Di bidang diplomatik, Presiden Ukraina Petro Poroshenko sedang mempersiapkan untuk memenuhi Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin Perancis dan Jerman pada tanggal 15 Januari di Kazakhstan.
Kantor Luar Negeri Jerman mengatakan para menteri luar negeri dari Ukraina, Rusia, Jerman dan Perancis telah membahas situasi di Ukraina timur dalam konferensi telepon pada hari Jumat, serta langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya dalam melaksanakan rencana. Mereka sepakat pertemuan berikutnya yang disebut "grup kontak" harus dilakukan secepat mungkin.
Poroshenko, yang telah mengakui bahwa Kiev tidak memiliki sarana militer untuk mengambil wilayah kembali hilang dengan kekerasan, memperingatkan Ukraina dalam pesan Tahun Baru pada hari Kamis bahwa mereka harus bersiap untuk satu tahun yang akan "tidak mudah".
Krisis meledak setelah protes jalanan di Kiev menggulingkan presiden yang didukung Moskow Februari lalu dan kepemimpinan pro-Barat mengambil alih, berkomitmen untuk mengintegrasikan bekas republik Soviet ke dalam arus utama Eropa.
Ini mengatur Kiev dan pemerintah Barat dukungan itu bertentangan dengan Rusia, mantan tuan Soviet Ukraina, yang ingin mempertahankan Ukraina dalam orbit politik dan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
