Bisnis.com, Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilai munculnya angka Rp8,8 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bukan akibat miskomunikasi tetapi ada gelagat kesengajaan dari sejumlah oknum.
Menurutnya, tetap ada dalang di balik anggaran yang dialokasikan untuk sosialisasi ini. Anggaran yang dinamakan visi misi itu mencakup anggaran dana sosialisasi SK Gubernur senilai Rp46 miliar setahun dan pengadaan barang serta jasa di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Jika dijumlahkan, total dana anggaran menjadi Rp8,8 triliun.
"Saya kira bukan miskomunikasi. Ada oknum yang masukin sehingga membuat kami jadi ribut," ujarnya seusai Rapat Pimpinan di Balai Kota, Senin (19/1/2015).
Ahok, sapaan akrab Basuki, menganggap ada oknum-oknum dari eksekutif maupun legislatif yang mencoba memasukkan angka tersebut ke dalam sistem penganggaran elektronik. Dia mengatakan bisa saja beberapa pihak dari anggota dewan yang berkompromi dengan penginput anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Enggak tahu siapa yang masukin main kirim aja yang enggak jelas. Suruh Bappeda masukin," katanya.
Sebelumnya, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) menemukan adanya anggaran siluman pada APBD 2013 dan 2014 di beberapa SKPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI.
Tak mau hal itu terulang kembali, pada tahun ini Ahok mulai tegas dalam menerapkan sistem e-budgeting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
