Bisnis.com,Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tak segan melakukan tindakan tegas kepada para oknum yang menyisipkan kegiatan fiktif dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Menurutnya, pihaknya bersama legislatif semakin mudah mengawasi pergerakan alokasi anggaran. Pasalnya, melalui sistem penganggaran elektronik pihaknya dapat mengetahui siapa yang mengubah angka-angka yang telah ditetapkan nominalnya.
"Kita masukkan e-budgeting yang aneh-aneh kita buang. Nanti siapapun yang aneh-aneh kita hajar bersama," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki usai Rapat Pimpinan di Balai Kota, Senin (19/1/2015).
Lebih lanjut, sebenarnya sistem e-budgeting berjalan sejak awal tahun anggaran 2014. Namun, Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan terdapat beberapa pihak yang menolak dan mencoba melakukan perlawanan.
Akhirnya, baru dapat terlaksana pada pertengahan tahun anggaran. Tahun ini, dia menilai tak ada lagi toleransi. Pengawasan penganggaran dan penggunaan anggaran, kata Ahok, diperketat.
"Saya minta 2014 diberlakukan, cuman mereka nolak kan. Nolak pasti ada oknum-oknum di Bappeda, BPKD yang masih mau main. Sekarang enggak bisa lagi," katanya.
Seperti diketahui, anggaran yang dinamakan visi misi itu mencakup anggaran dana sosialisasi SK Gubernur senilai Rp46 miliar dan pengadaan barang serta jasa di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.
Jika dijumlahkan, maka total dana anggaran menjadi Rp8,8 triliun yang merupakan anggaran fiktif.
Sebelumnya, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) menemukan adanya anggaran siluman pada APBD 2013 dan 2014 di beberapa SKPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
