Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mempertanyakan kebenaran anggaran siluman.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan pihak eksekutif jangan lantas menilai anggaran siluman hanya karena datang dari eksekutif.
Dia pun menyarankan agar melakukan pembahasan untuk mengklarifikasi masalah.
"Jangan cuma karena datang dari legislatif lalu dibilang anggaran siluman. Makanya lakukan pembahasan aja," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (19/1/2015).
Bahkan, dia mengaku tak punya data rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Lagi pula, dia menganggap anggaran adalah kewenangan kedua pihak antara legislatif dan eksekutif.
"Data RAPBD aja saya belum tahu gimana ada anggaran siluman," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
