Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemakzulan Ahok Bentuk Kekecewaan Taufik Gagal Jadi Wagub

Menurut Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai bahwa upaya pemakzulan Ahok melalui hak angket tersebut sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan M Taufik yang gagal menjadi Wakil Gubernur, ketika Ahok naik menjadi Gubernur.
Muhammad Taufik (kiri)/Antara
Muhammad Taufik (kiri)/Antara

Bisnis.com, JAKARTA-- Hari ini, Kamis (26/2/2015) pada pukul 14.00 WIB, DPRD  DKI Jakarta dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan penetapan panitia angket untuk menyelidiki kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  yang dinilai melanggar konstitusi.

Lahirnya hak angket bermula ketika DPRD menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta telah mengabaikan keberadaan mereka lantaran Ahok  mengirimkan Raperda APBD 2015 versi e-budgeting dan bukan hasil pembahaan dengan anggota DPRD.

Hingga saat ini, seorang anggota dewan yang terlihat cukup vokal dan getol dalam mengusung lahirnya hak angket yang menjurus pada upaya pemakzulan Ahok adalah Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi anggota DPRD pertama yang menandatangani spanduk dukungan cabut mandat Gubernur DKI Jakarta, yang dibawa sekelompok masyarakat dan diletakkan di depan kantor DPRD DKI, Rabu (25/2/2015).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai bahwa upaya pemakzulan Ahok melalui hak angket  sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan M Taufik yang gagal menjadi wakil gubernur, ketika Ahok naik menjadi gubernur.

Semakin Kecewa

Pasca-ditinggal Jokowi menjadi Presiden ketika itu, Ahok justru memilih Djarot Saiful, mantan Wali Kota Blitar untuk mendampinginya sebagai wakil gubernur. Ini yang semakin menimbulkan kekecewaan Taufik dan kawan-kawannya.

“Ini sebenarnya persoalan lama, mengenai kekecewaan Taufik dan kawan-kawan yang tidak memilih Taufik sebagai wakil gubernur,” tuturnya, Kamis (26/2/2014).

Menurutnya keluarnya Ahok dari Gerindra ketika itu sudah pasti menyakiti elite politik Gerindra, karena Gerindra merasa bahwa merekalah yang membantu memperjuangkan Ahok menjadi wakil gubernur zaman Jokowi.

“Cerita lama ini, selama itu belum ada solusi, maka berbagai cara dilakukan untuk mendelegitimasi Ahok untuk dijatuhkan. Jadi balas dendam gitulah,” tuturnya.

Tetapi, lanjut Indria, alasan lainnya adalah karena memang menyangkut anggaran. Ahok sekarang lantang mempersoalkan dugaan anggaran siluman yang muncul di APBD 2015, dan mengirimkan APBD 2015 ke Kemendagri bukan yang hasil pembahasan dengan dewan.

“Secara politis, Ahok dianggap tidak kompromis dengan legislatif. Jadi, intinya sekarang itu yang penting bagi mereka, Ahok lengser dulu karena Ahok orangnya keras dan susah diatur,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper