Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan polemik yang terjadi dalam masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI bukan persoalan politis.
"Dalam masalah ini saya bilang bukan masalah politik tapi ke persoalan lainnya yaitu uang," kata Basuki di Jakarta, Jumat.
Basuki berujar jika masalahnya sudah pada dana, maka semua ideologi akan luntur dan bergabung semuanya sehingha tidak akan terpecah.
"Mau KIH KMP akan gabung semua. coba lihat DKI sekarang ada gak KIH atau KMP. Kalau Rp12,1 triliun itu saya masukin saya akan jadi bos semua partai," ucapnya.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan pihaknya menggunakan sistem e-budgetting untuk memproteksi anggaran agar tidak diselewengkan.
"Kita paksakan pakai sistem e-budgetting karena begitu kita ditengah jalan curiga ada penyelewengan kita langsung kunci tidak bisa dipakai. Jika memakai sistem seperti kemarin menggunakan excell bisa diubah-ubah," katanya.
Basuki juga juga mengungkapkan dirinya mencurigai ada orang Sudin yang terlibat dalam penyelewengan dengan melakukan mark up draf RAPBD, namun ketika ditanya alasannya dia juga tidak mengetahuinya.
"Saya tidak tahu apa takut jabatannya hilang atau apa dan nanti sistemnya bagaimana, nanti yang maen markup ini saya harap ditangkap agar dia mau bicara," katanya.
Namun ketika ditanya apakah akan dilaporkan KPK dengan adanya kecurigaan Basuki yang begitu tinggi tentang "dana siluman" ini, dia mengatakan masih memikirkannya. "Nanti kita pikirkan untuk ke KPK," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
