Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHOK VS DPRD DKI: Ahok Minta Maaf atas Akrobat Politik

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai besarnya nominal sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2014 akibat banyaknya dana siluman.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama melambaikan tangannya usai melapor di Gedung KPK , Jakarta, Jumat (27/2). Pria yang akrab dipanggil Ahok itu melaporkan ke KPK terkait temuan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta./Antara
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama melambaikan tangannya usai melapor di Gedung KPK , Jakarta, Jumat (27/2). Pria yang akrab dipanggil Ahok itu melaporkan ke KPK terkait temuan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta./Antara

Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai besarnya nominal sisa lebih perhitungan anggaran (silpa)  tahun 2014 akibat banyaknya dana siluman.

Menurutnya, capaian penyerapan anggaran tahun ini menjadi catatan buruk di DKI karena silpa tahun anggaran 2014 menyentuh angka Rp8,983 triliun. Sementara, tahun sebelumnya Rp7,59 triliun.

"Sejarah DKI silpa terbesar adalah di 2014 karena banyak anggaran siluman yang tidak mau kami eksekusi," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota, Selasa (3/3/2015).

Oleh karena itu, tahun ini pihaknya ingin menerapkan sistem penganggaran elektronik (electronic budgeting/e-budgeting) agar pengawasan munculnya masalah serupa bisa dioptimalkan. Kendati demikian, ternyata rencana ini menemui kendala yaitu penggunaan hak angket atau hak untuk melakukan penyelidikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Oleh karena itu, pihaknya meminta maaf dengan adanya akrobat politik yang terjadi di Pemprov DKI.

"Saya pikir kami minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini, tapi mau nggak mau kami tempuh karena banyak SKPD jadi korban," katanya.

Seperti diketahui, Ahok menemukan dana senilai Rp12,1 triliun akibat penerapan sistem e-budgeting. Namun, anggota DPRD menggunakan hak angket akibat Pemprov menyerahkan draf APBD yang tak sesuai dengan kesepakatan eksekutif dan legislatif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper