Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHOK VS DPRD DKI: Petisi Dukung Ahok Capai 47.649

Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan anggota DPRD mengundang gerakan dukungan bagi Ahok.
Warga dengan topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto selfie dalam aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3)./Antara
Warga dengan topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto selfie dalam aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA— Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan anggota DPRD mengundang gerakan dukungan bagi Ahok.

Petisi dukungan terhadap Ahok yang terdapat di halaman Change.org saat ini telah mencapai 47.649 pendukung. Petisi yang digagas oleh Yanto Huang dari Jakarta Barat itu hanya perlu 2.351 dukungan lagi agar tembus 50 ribu.

Dalam petisi yang berjudul "Rakyat Jakarta Mencabut Mandat DPRD dan Bubarkan DPRD" para pendukung Ahok menyatakan pencabutan mandat anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Mereka, pendukung petisi, menganggap anggota Dewan tak mendukung pemberantasan korupsi.

"Mereka, anggota dewan justru menjadi biang korupsi," kata mereka seperti dilansir dari halaman Change.org, Rabu (4/3/2015).

Pendukung Ahok juga menolak mantan koruptor menjadi pejabat rakyat apalagi sekelas wakil ketua DPRD. Mereka mendukung Ahok menerapkan sistem e-budgeting serta menolak kompromi permainan anggaran dengan legislator.

Pendukung Ahok melalui petisi tersebut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung untuk segera melakukan investigasi mengenai permainan anggaran dan kegiatan siluman. Program-program fiktif di APBD itu diduga terjadi sejak 2012 hingga APBD 2015.

"Kami meminta Presiden Joko Widodo, segera ambil tindakan masif memberantas korupsi terutama di kalangan partai politik dan DPRD," ucap mereka.

Para pendukung Ahok juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang untuk memberikan kewenangan pada gubernur untuk membubarkan DPRD dan mengadakan pemilu ulang jika terjadi kebuntuan.

Bahkan karena sudah tak percaya terhadap anggota Dewan, pendukung petisi tersebut juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan DPRD

"Kami rindu Indonesia bebas dari tikus-tikus koruptor dan partai-partai yang hanya mementingkan kepentingan mereka , tidak mementingkan kepentingan rakyat khususnya rakyat Jakarta," kata mereka.

Dalam halaman petisi tersebut terdapat gambar wajah Ahok dengan tulisan "Bukan hanya rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia mendukung Ahok. Anda, Ahok, tidak sendiri. Save Ahok".

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper