Bisnis.com, JAKARTA - Pengunduran diri pegawai Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akibat etika komunikasi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok cukup mengkhawatirkan dan akan menghambat jalannya pemerintahan.
Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR daerah pemilihan Jakarta Tantowi Yahya di Gedung DPR, Kamis (19/3/2015). Pernyataan itu disampaikannya setelah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Jakarta dan mendengar aspirasi masyarakat.
“Banyak pegawai Pemprov DKI Jakarta yang mundur akibat sikap Ahok. Menurutnya, cara komunuikasi Ahok yang suka memaki pejabat di depan publik tidak bisa diterima para pegawainya,” ujarnya. Menurutnya cara melakukan komunikasi politik itu juga telah memicu konflik antara dirinya dengan para angora DPRD DKI Jakarta.
“Ahok harus memperbaiki cara berhubungan dan komunikasi politik yang buruk dengan DPRD serta birokrat di bawahnya," ujarnya. Sebagai pejabat publik, Ahok harus bisa membawakan diri dengan tidak bersikap atau mengeluarkan kata-kata yang kasar.
"Ini juga soal etika. Kalau Ahok itu bukan Gubernur, bukan pejabat publik tidak ada persoalan. Tapi posisi Ahok saat ini gubernur,” ujar Tantowi.
Menurutnya, seharusnya antara lembaga legislatif dengan eksekutif harus bisa bersinergi sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Dia khawatir pemerintahan tidak berjalan secara efisien seperti pada periode sebelumnya yang ditandai dengan rendahnya tingkat penyerapan anggaran.
"Saya prihatin bagaimana seorang Gubernur tidak mendapatkan dukungan dari mitranya seperti DPRD dan kalangan birokrasi dibawahnya. Ini tinggal menunggu waktu, suatu ketika tidak akan mendapat dukungan dari masyarakatnya," kata Tantowi.
Sementara terkait rencana DPRD yang akan mengajukan Hak Angket kepada Ahok terkait APBD DKI, Tantowi menegaskan Partai Golkar tetap mendukung tindakan anggotanya berdasar hak-hak Dewan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
