Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tanpa sistem yang baik, maka mengelola anggaran senilai Rp73,08 triliun tak akan mudah.
Menurutnya, warung atau toko berpenghasilan Rp 10 juta saja akan habis dicuri penjaganya bila pengelolaan uang tanpa dibentengi sistem yang kuat. Apalagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015 yang Rp73,08 triliun, pastinya membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih baik agar anggaran tepat guna. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan menerapkan sistem seperti bank yang membuat pembukuan setiap hari.
"Kita sudah pegang duit Rp73 triliun lebih kalau enggak ada sistem, mabuk," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kata Ahok, harus melapor setiap transaksi yang dilakukan pada hari yang sama dalam sistem monitoring dan evaluasi (monev), sehingga, tak ada lagi kwitansi atau bon palsu karena transaksi tunai dihapus.
Penarikan uang tunai, tutur Ahok, dibatasi hanya sampai satu kali upah minimum provinsi (UMP) atau senilai Rp2,7 juta. Selebihnya, harus ditransfer dan buktinya harus dimasukkan ke sistem monev.
Dengan cara ini, tak ada lagi manipulasi. Bahkan, sistem ini akan terintegrasi dengan sistem lainnya di laman smartcity.jakarta.go.id. Masyarakat, kata Ahok, bisa turut mengawal pembelanjaan anggaran.
"Makanya kita mau bikin sistem persis kayak bank dan kita akan buka di Jakarta Smartcity kami, orang bisa lihat," katanya.
Seperti diketahui, mulai tahun ini Pemprov DKI Jakarta menggunakan paket sistem berbasis teknologi informasinya guna menerapkan budaya transparansi. Tujuannya, agar APBD bisa dijadikan instrumen fiskal penggerak ekonomi daerah karena semua terserap untuk membangun Ibu Kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
