Bisnis.com, BOGOR -- Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengungkapkan program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaunching pada Rabu (15/04/2015) di Kota Bogor akan menjadi model pencegahan korupsi di berbagai daerah.
Dia menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan pejabat pemda di seluruh Indonesia untuk mengintruksikan program tersebut, lantaran hal itu diyakini akan meminimalisasi tindak korupsi di daerah.
"Ini sebagai langkah pencegahan karena perlu kiranya diketahui ada beberapa fakta yang memprihatinkan terkait kondisi di daerah seperti ada sekitar 400 pejabat daerah yang terkena kasus hukum," jelasnya seperti dikutip dari situs resmi Kota Bogor.
Tjahyo menuturkan selama ini hanya sebagian kecil daerah di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan yang baik.
Oleh karena itu, kata Tjahyo, perlu terus dilakukan sosialisasi pencegahan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Kementrian Dalam Negeri sendiri, kata dia, telah merancang kerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk dengan KPK dalam proses seleksi penerimaan IPDN.
Tjahyo mengingatkan agar para kepala daerah untuk memahami dengan baik area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran dan penyaluran dana hibah dan bansos. Pemahaman ini penting untuk mencegah para kepala daerah terjebak kasus hukum, jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
