Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DKI Akan Reklamasi 17 Pulau, Menteri Susi Minta Wilayah Pengganti

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyiapkan wilayah pengganti penampung genangan air sebagai kompensasi rencana reklamasi 17 pulau.
Kawasan reklamasi pantai utara, Pluit, Jakarta, Selasa (27/1/2015)./Antara-Irwansyah Putra
Kawasan reklamasi pantai utara, Pluit, Jakarta, Selasa (27/1/2015)./Antara-Irwansyah Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan wilayah pengganti penampung genangan air, sesuai luasan wilayah laut yang direklamasi, sebagai kompensasi rencana reklamasi 17 pulau yang akan dilakukan di wilayahnya.

Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa menyediakannya daerah pengganti penampungan air tersebut, Susi menyarankan agar reklamasi yang akan dilakukan di Pantai Utara Jakarta ditunda saja.

Hal tersebut disampaikan Menteri Susi di sela pidatonya pada acara Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam Sektor Kelautan, di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Pihaknya mengakui meski belum mengikuti secara kronologis dari awal mengenai rancana reklamasi tersebut, pihaknya mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem dan mengelola keberlangsungan ekosistem agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri.

"Saya belum mengikuti secara kronologis darir awal, akan tetapi saya mengingatkan sebagai ekosistem apabila tidak kita jaga sustainibilitinya akan menjadi backfire," tuturnya, Selasa (21/4/2015).

Menurut Susi, reklamasi alias pengambilan wilayah air untuk dijadikan daratan itu memang diperbolehkan untuk tujuan pembangunan, pariwsata, atau tujuan penambahan wilayah.

Akan tetapi, lanjutnya, kawasan laut yang direklamasi itu harus mendapatkan ganti yang sama, baik secara luasan, kedalamannya, maupun dari sisi kubikasi airnya.

"Dalam reklamasi itu kan menutup kubikasi air kurang lebih 1 juta ton, berarti harus ada wilayah air pengganti, yang bisa menampung 1 juta ton air," tuturnya.

Menurut Susi, tanpa itu air akan tergenang di Jakarta, sehingga apabila banjir terjadi di DKI Jakarta maka tidak bisa dipersalahkan.

"Jakarta seperti dibanjiri, karena di ujung di reklamasi, dalamnya tidak dipersiapkan ruang untuk tampung genangan airnya," ujarnya.

Pihaknya mengapresiasi upaya DKI Jakarta dengan melakukan sejumlah revitalisasi waduk maupun sungai-sungai di Ibu Kota.

"Saya dengar berita baik bahwa waduk akan direvitalisasi, sungai dikeruk, itu suatu hal yang sangat baik. Akan tetapi saya melihat di Jakarta, wilayah air ini sudah sangat kurang," tuturnya.

Jadi, lanjutnya rencana pengadaan wilayah genangan semestinya dilakukan bebarengan dengan reklamasi itu.

"Kalau wilayah genangan air belum terpenuhi untuk mengkompensasi wilayah air yang terambil, semestinya reklamasi di postpone (tunda) dulu. Ini pendapat saya pribadi," tuturnya.

Sementara, lanjutnya, terkait perizinan pihaknya akan mendalami lagi dan secara tertulis akan berkoordinasi kepada DKI Jakarta.

"Jadi itu adalah prinsip-prinsip lingkungan yang saya pegang teguh, bahwa kita tidak boleh merusak ekosistem tanpa kompensasi atau subsitusi ke alam yang menjaga bahwa air itu memiliki tempat yg cukup," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper