Bisnis.com, JAKARTA - Pasca sidang paripurna DPRD DKI memberikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ada tiga poin utama yang menurut pimpinan dewan harus menjadi perhatian Ahok.
Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana mengungkapkan, tiga prioritas utama yang harus diperhatikan ialah efektivitas APBD, izin reklamasi 17 pulai di Pantai Utara, dan NJOP yang dinaikkan ternilai sangat tinggi dan harus dievaluasi.
"Kalau 2014 rapot merah tidak memuaskan pendapatan juga tidak sesuai target, belanja juga hanya terserap beberapa persen. Dan pembiayaan jg begitu," ujar Triwisaksana.
Ia menilai pada tahun berikutnya Ahok harus lebih berhati-hati untuk memperbaiki sistem pelelangan, pencairan dan pengerjaan yang maksimal di lapangan.
Berkaitan dengan izin reklamasi, Triwisaksana meminta Ahok untuk segera mencabutnya. Pasalnya Ahok tak hanya melanggar undang-undang, Ahok juga dipandang belum melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Pembahasan dengan pemerintah pusat itu belum selesai," jelasnya.
Triwisaksana menilai NJOP perlu dievaluasi karena memberatkan masyarakat. Ia juga menjanjikan terkait izin pajak pembangunan pembahasannya melalui evaluasi NJ dengan DPRD agar aspirasi masyarakat tertampung.
"APBD baru disahkan bulan April, jadi hanya delapan bulan untuk anggaran, dilelang dan dicairkan untuk pemborlng mesti benar-benar ada road map-nya untuk pencairan anggaran sampai akhir tahun," tutunya.
Ia berpendapat langkah pertama Gubernur adalah untuk menjelaskan hasil pembahasan Pergub dengan Mendagri kepada DPRD DKI. Sehingga DPRD DKI dapat ikut mengawasi penyerapan anggaran sehingga sisa anggaran yang banyak pada 2014 tidak terulang di 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
