Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBD Perubahan: Pemprov DKI Segera Kumpulkan BUMD Bahas PMP

Pemprov DKI Jakarta segera memanggil sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membicarakan kemungkinan mendapatkan kucuran penyertaan modal pemerintah (PMP) pada APBD Perubahan 2015.
Kepala BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono/Antara
Kepala BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono/Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta segera memanggil sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membicarakan kemungkinan mendapatkan kucuran penyertaan modal pemerintah (PMP) pada APBD Perubahan 2015.

Pada APBD DKI 2015 yang telah disahkan Kemendagri saat ini sebesar Rp69,28 triliun, hanya dua BUMD yang diloloskan mendapatkan suntikan modal, yakni PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Rp4,627 triliun dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Rp1 triliun.

“Mulai sisa April ini hingga bulan depan, saya mengundang Jamkrida, Bank DKI, Ancol, dan Food Station untuk mengajukan proposal agar bisa segera dianalisis kelayakannya, untuk kita berikan PMP pada APBD Perubahan,” tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Minggu (26/4/2015).

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Food Station Tjipinang Jaya adalah beberapa BUMD yang tidak mendapatkan kucuran modal pada APBD DKI 2015 yang disahkan Kemendagri belum lama ini.

Heru mengungkapkan, selain akan memberikan kesempatan kepada BUMD yang belum mendapatkan PMP tersebut untuk mengajukan proposal kembali agar bisa diajukan di APBD Perubahan, kemungkinan juga akan menambah kucuran modal untuk 2 BUMD yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Kemendagri.

PMP kepada Bank DKI untuk bisa naik menjadi BUKU III, Jamkrida untuk tunjangan kesehatan sesuai undang-undang, Food Station untuk stabilisasi harga beras, Ancol untuk membuat pulau, sedangkan MRT dan Transjakarta untuk peningkatan infrastruktur transportasi di Ibu Kota.

Pihaknya juga mengaku anggaran untuk penyertaan modal pemerintah tersebut akan diambilkan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), yang tahun ini besarannya diprediksi Kemendagri bakal meningkat dari tahun lalu Rp8,9 triliun.

“Selain itu, Transjakarta dan MRT juga akan kita tambah lagi. Anggarannya ada beberapa sebagian dari silpa itu akan untuk PMP,” tuturnya.

Meskipun mengakui SILPA tahun ini bakal meningkat, Heru tidak sependapat dengan hitungan Fitra yang bakal menjadi Rp21 triliun. Pihaknya mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong penyerapan anggaran agar optimal.

Senada dengan hal itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih yakin bahwa penyerapan anggaran tahun ini masih bisa dimaksimalkan, meskipun tinggal delapan bulan lagi.

Menurutnya proyeksi SILPA hingga sebesar Rp21 triliun tersebut tetap bisa ada perubahan karena dirinya telah membentuk tim evaluasi penyerapan anggaran dan telah menyiapkan sejumlah strategi.

"Silpa bisa ada perubahan. Kita sudah bentuk tim evaluasi penggunaan anggaran. Nanti akan kita lihat kalau sampai bulan ini, seperti lelang dan segala macamnya meragukan, kita akan cabut dan matikan. Lalu pada APBD Perubahan kita akan PMP-kan," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper