Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DPD DKI Jakarta membantah menolak tawaran rupiah per kilometer yang diajukan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta.
Pasalnya dalam rapat terakhir yang digelar dengan Dishubtrans Provinsi DKI Jakarta, pemprov tidak pernah menawarkan sistem pembayaran rupiah per kilometer.
Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengatakan bahwa sejumlah pemberitaan yang menyatakan pengoperasian Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) hanya akan sampai perbatasan saja sebagai akibat tidak sepakatnya negosiasi tarif rupiah perkilometer, adalah tidak benar.
"Ada informasi yang diberikan pejabat Dishubtrans DKI, bahwa tidak ada titik temu negosiasi tarif rupiah per kilometer, sehingga APTB nanti hanya akan beroperasi sampai di perbatasan koridor busway. Dan jika nekat masuk maka akan ditindak dan dicabut izin trayeknya, adalah tidak benar sama sekali," tutur Shafruhan, Selasa (5/5).
Menurutnya dalam rapat terakhir di awal April di kantor. Dishubtrans DKI, Organda DKI dan operator APTB hanya diberikan dua opsi (pilihan).
Opsi pertama APTB dapat beroperasi seperti yang sudah dijalani selama ini dan harus mengangkut penumpag yang pindah dari busway ke APTB tanpa ada kompensasi pembayaran dari Pemprov DKI atau PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) APTB harus sama dengan bus Transjakarta.
Opsi kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai dengan perbatasan koridor bus Transjakarta.
“Jadi dalam rapat tersebut, sama sekali tidak membahas perhitungan rupiah per kilometer. Dalam rapat tersebut juga dihadiri Dirut PT Transjakarta,” ujarnya.
Melihat itu, lanjutnya, Organda DKI telah meminta Kepala Dishubtrans DKI Jakarta untuk mempertimbangkan opsi-opsi lainnya.
Namun, sebelum pihaknya memberikan opsi alternatif, Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Benjamin Bukit menyatakan tidak ada opsi lain selain dua opsi tersebut.
Untuk itu, lanjutnya, Organda DKI akhirnya rapat dengan operator dan memutuskan memilih opsi kedua.
"Karena jika memilih opsi pertama, berarti operator APTB yang akan memberikan subsidi kepada pengguna angkutan umum, karena penumpang Transjakarta yang pindah naik ke APTB tidak dibayar oleh PT. Trans Jakarta. Hal ini yg kami anggap sangat janggal," tuturnya.
Padahal, jalur Transjakarta yang dibangun Pemprov DKI yang mengambil jalan umum dan dikuasakan pengelolaannya kepada PT. Trans Jakarta, pembiayaannya melalui APBD DKI yang berarti memakai dana dari rakyat.
Organda DKI mengharapkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengevaluasi ulang kedua opsi tersebut.
Apakah pantas kedua opsi tersebut diberikan kepada operator APTB yang selama ini sudah puluhan tahun membantu Pemprov DKI dalam memberikan pelayanan transportasi publik kepada masyarakat pengguna umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
