Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Alasan SKPD Molor Serahkan Dokumen Lelang

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Irvan Amtha mengatakan realisasi program lelang kegiatan di Ibu Kota menghadapi hambatan. Salah satunya karena banyak satuan perangkat daerah (SKPD) belum menyerahkan dokumen rencana umum pengadaaan (RUP) dan rencana pelaksanaan lelang (RPP) sebagai syarat pelaksanaan lelang.

Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Irvan Amtha mengatakan realisasi program lelang kegiatan di Ibu Kota menghadapi hambatan. Salah satunya karena banyak satuan perangkat daerah (SKPD) belum menyerahkan dokumen rencana umum pengadaaan (RUP) dan rencana pelaksanaan lelang (RPP) sebagai syarat pelaksanaan lelang.

"SKPD banyak yang ragu [menyerahkan dokumen RUP] karena takut anggaran dipangkas atau dicoret akibat pemberlakukan Pergub. Padahal lelang kegiatan itu membutuhkan waktu dan tidak bisa diproses dalam sekejap," katanya di Balai Kota, Senin (11/5). 

Dia menuturkan seharusnya peralihan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI dari Peraturan Daerah (Perda) menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) tidak menjadi masalah. Menurutnya, SKPD seharusnya mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) ke situs lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE). 

"Yang penting mereka umumkan RUP dulu. Urusan nanti ada perubahan tinggal kasih nota yang dapat dibaca oleh perusahaan yang minat mengikuti lelang. 

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, baru 3.078 kegiatan atau 50% dari total kegiatan sebanyak 6.000 yang diumumkan di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP). Lebih lanjut, sekitar 218 kegiatan masuk dalam tahap finalisasi RUP dan 56 kegiatan yang RPP tengah dikaji. Sementara itu, dia mencatat ada 50 SKPD dan UKPD yang sama sekali belum menyerahkan dokumen lelang ke BPPBJ. 

Dari total tersebut, saat ini baru empat kegiatan yang proses lelangnya telah selesai a.l. pengadaan buku rapor semua tingkat sekolah, pengadaan pakan ternak kering dan pakan hidup atau daging di Taman Margasatwa Ragunan, pelaksanaan Asian Golf Tourism Convention, dan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Irvan Amtha mengatakan dari hal tersebut terjadi lantaran banyak satuan perangkat daerah (SKPD) belum menyerahkan dokumen rencana umum pengadaaan (RUP) dan rencana pelaksanaan lelang (RPP) sebagai syarat pelaksanaan lelang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper