Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan memulai pendataan penghuni di rumah susun seperti apartemen, rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengultimatum bagi pengelola hunian rusun yang tidak mengizinkan petugas pendataan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk masuk melakukan pendataan, maka Pemprov DKI akan memberikan sanksi.
Menurutnya, sanksi yang akan diberikan lebih bersifat sangsi moral, yakni dengan cara diumumkan kepada publik bahwa apartemen tersebut dikucilkan dan belum terdata di Pemprov DKI, dengan begitu, orang-orang akan enggan membeli atau tinggal di hunian tersebut.
"Sanksinya gampang. Kita panggil mereka, terus kita umuman bahwa apartemen ini dikucilkan. Apartemen ini tidak terdata di Pemprov DKI. Gitu saja sanksinya. Kenapa susah-susah. Kita kasih sanksi moral, dan dia nggak laku kan," tuturnya seusai penandatanganan Gerakan Moral Anti Prostitusi dan Narkoba di Rusun, Selasa (19/5/2015).
Selain diumumkan kepada publik, sanksi lainnya yang akan dikenakan kepada apartemen yang menolak pendataan, adalah secara administrasi izin apartemen akan dievaluasi.
Kemudian, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan audit terhadap kewajiban pengembang menyediakan fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum).
"Nah izinnya kita evaluasi. Termasuk kami akan audit betul itu kewajibannya dia untuk menyediakan fasos fasum. Jadi, tidak boleh di sini ada satu apartemen pun menutup rapat-rapat sehingga menjadi sangat eksklusif. Nanti menjadi sangat berbahaya,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya menegaskan tidak ada alasan apa pun bagi apartemen untuk bersikap eksklusif. Seluruh hunian rusun di Jakarta harus membuka diri untuk tim pendataan dari Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, pentingnya pendataan lantaran Kota Jakarta merupakan Ibu Kota Negara yang menjadi kawasan terbuka, sehingga semua orang bisa masuk ke dalam Jakarta dengan mudah.
Sementara itu, Pemprov DKI sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan Jakarta, berhak untuk melakukan pendataan bagi seluruh pendatang yang ada di wilayahnya.
"Kenapa pendataan ini penting, karena Jakarta adalah kawasan terbuka. Semuanya bisa masuk ke sini. Jadi kita tidak mau orang yang masuk ke sini tidak terdeteksi. Harus didata. Pendataan langkah cegah tangkal diri terhadap prostitusi, narkoba dan terorisme. Jadi kalau ada tim pendataan masuk kesana, tolong diterima,” jelasnya.
Pendataan penghuni hunian rusun di seluruh wilayah Jakarta, tidak hanya untuk mengetahui siapa saja yang menghuni rusun, tetapi juga untuk membantu pendataan penduduk yang akan dipakai saat pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) DKI 2017.
“Kita akan masuk, untuk mendata siapa saja yang menghuni rusun. Apakah dia penduduk DKI atau non DKI, termasuk warga negara asing," ujarnya.
Menurutnya hal ini juga sudah kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI.
"Pendataan ini juga terkait pendataan penduduk untuk Pemilukada 2017. Tolong diterima kalau ada teman-teman kami yang masuk apartemen dan rusunami. Kalau mereka minta duit, laporkan ke saya," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
