Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ahok : Hanya di DKI, Orang Mati Saja Susah, Tetap Dipalakkin!

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram dengan kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di jajarannya, pasalnya selama 2,5 tahun menjadi pemimpin di DKI, dirinya belum banyak melihat perubahan mental melayani masyarakat dari PNS DKI
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan selamat kepada pejabat yang usai dilantik untuk menjabat Administrasi di halaman kantor Balaikota Jakarta, Senin (18/5)./Antara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan selamat kepada pejabat yang usai dilantik untuk menjabat Administrasi di halaman kantor Balaikota Jakarta, Senin (18/5)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram dengan kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di jajarannya, pasalnya selama 2,5 tahun menjadi pemimpin di DKI, dirinya belum banyak melihat perubahan mental melayani masyarakat dari PNS DKI.

Hal tersebut dikatakannya saat memberi pengarahan pada acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 di Balai Kota, Senin (25/5/2015). Sejumlah SKPD terkena semprot Ahok - sapaan akrab Basuki, seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Dinas Kebersihan DKI.

"Sekarang ini, mati pun susah di Jakarta. Dipalakin. Makam gratis, tapi ternyata tetap bayar. Makanya di Jakarta ini mati pun susah," katanya saat mengungkit kinerja Dinas Pertaman dan Pemakaman sebelumnya.

Selain pemakaman yang pengelolaannya amburadul, karena masih ada pungutan liar. Ahok pun juga menyentil masalah pembangunan taman.

Sejak awal dirinya meminta bila taman diswastakan pembangunannya. Tetapi dalam realisasinya sangat lama diwujudkan.

Akhirnya mantan Bupati Belitung Timur ini memutar otaknya sampai akhirnya muncul gagasan pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

"Jadi harusnya membangun taman itu dinas taman, tapi tidak jalan. Mau suruh swasta, dihambat, dipersulit. Saya pikir mungkin enggak terima rezekinya diambil. Saya putar pakai RPTRA, sama PKK, jadi semua kita caplok pakai swasta. Ternyata enggak lama, 4 bulan selesai," ungkapnya.

Bahkan, melihat keberhasilan itu, hingga akhir 2015 direncanakan akan ada 54 RPTRA berdiri di Ibu Kota. Dirinya pun berharap dapat mewujudkan hadirnya puluhan taman lainnya setiap tahunnya, tanpa menggunakan APBD, tapi swasta.

Selain itu, kekacauan pengelolaan taman, juga terjadi seperti ketika awal menjadi Wakil Gubernur DKI. Kala itu dirinya melihat banyak sampah di taman di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Sudirman ada outsourcing untuk menjaga taman. "Perawatan, gaji, macam-macam bisa Rp10 miliar, Rp 5 miliar buat keamanan," katanya.

Selain persoalan taman, Ahok pun mengungkapkan kekesalannya dalam pengelolaan sampah di DKI.

Dia menyebutkan, di Jakarta, petugas tidak akan mengangkut sampah jika tidak mendapatkan uang di luar gaji.

Sebab itu, dalam forum rapat yang dihadiri Ketua DPRD, Wakil Gubernur, dan Kepala Dinas terkait, Ahok pun tak dapat meredam amarahnya.

"Saya betul-betul sudah muak, tapi tidak berani pegang senjata," ucap Ahok dengan nada tinggi. Karena, beberapa contoh payahnya kinerja SKPD tersebut baru sebagian yang bisa diungkapkannya, meskipun masih banyak SKPD lainnya juga kena semprot.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper