Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benyamin Bukit tidak banyak berkomentar tentang kecacatan Terminal Rawamangun yang berakibat dengan sulit masuknya kendaraan.
Kepada Bisnis.com, Benyamin menolak bicara usai pertemuan membahas Terminal Rawamangun bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota.
"Pembahasannya tanya ke Pak Fide, Biro Hukum. Belum ada kelanjutan, ini masih pendalaman," ujarnya (28/5/2015).
MenurutSolafide Sihite, Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI
keberlanjutan Terminal Rawamangun sesuai arahan Gubernur harus ada pengumpulan bukti. Ahok mencurigai mengapa nilai revitalisasi sampai se demikian besar.
"Karena ini dikerjakan siapa, mungkin nanti paling tidak dia membuktikan itu tidak sesuai dengan ketentuan misalnya ada mark up. Jadi tadi beliau menanyakan ini menurut perhitungan lebih mahal apalagi ini belum langsung digunakan seperti itu," ujar Fide.
Menurut Solafide konsep untuk perencanaan Terminal Rawamangjn awalnya memang hanya bisa langsung jalan ketika mau dibangun antara suku dinas Jakarta Timur yang sudah dihapuskan. Pasalnya, Gubernur pun menegaskan kalau sudah perlu pembangunan ulang, berarti butuh uang lagi.
"Pak Gubernur ingin melihat datanya seperti apa. Saya akan kasih data-data itu secepatnya," ujar Fide.
Solafide mengaku kantor Dishub yang akan dibongkar di Terminal Rawamangun karena fungsu ini menghalangi akses gedung lainnya.
"Kami masih menunggu lelang. Itu ada satu gedung harus dicabut. Tetapi masih dalam penghitungan nilai ekonomisnya," ujar Solafide.
Dia menyatakan proses lelang akan dilakukan secepatnya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
"Harusnya diproses ke BPKAD dulu, sedang diproses. Katanya perencanaan pelelangan penghapusan barang negara harus melalui mereka," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
