Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku mendesak pihak Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) untuk memberikan jaminan pinjaman pendanaan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Tahap I Fase II.
Pada pertemuan hari ini bersama Wakil Menteri Luar Negeri Jepang dan Duta Besar Jepang bahwa jika Jepang mau membantu Pemprov DKI harus bertindak cepat dalam membangun mass rapid transit (MRT).
"Jika fase kedua koridor satu terlambat, sementara kami mau cepat baik di timur dan barat maka kami sudah komitmen dengan pemerintah pusat kalau Banten dan Jawa Barat tidak mau ikut, biar DKI yang melaksanakan," ujarnya di Balai Kota, Kamis (18/6/2015).
Ahok mengaku ingin membangun MRT ke sisi Timur mencapai Bekasi, sementara ke sisi Barat mencapai Balaraja. Dia menilai bahwa akan sangat sia-sia jika pembangunan MRT tak bisa mencapai penduduk dari wilayah pinggiran.
"Nah, Jepang ini lamban dalam pengambilan keputusan. Dia buat pelan-pelan, dia sudah tahu kamu tergantung sama dia, maka dia buat pelan-pelan. Kita yang dirugikan karena barangnya tidak jadi," kata Ahok.
Ahok mengakui barang buatan Tiongkok lebih buruk ketimbang buatan Jepang, sehingga Pemprov DKI memilih kerjasama dengan Jepang. Tetapi dia juga menjelaskan jika Jepang tak bisa mempercepat pembangunan Pemprov DKI akan mempertimbangkan pembangunan dari Perancis, Austrom. Pasalnya, mendengar ancaman Ahok tersebut, pihak Jepang pun berkomitmen mempercepat pembangunan.
"Untuk koridor II mekanisme investasinya juga sama, hutang lagi saja sampai 40 tahun meski sebetulnya tak perlu berhutang tetapi tak apa bangun karena MRT bilang berani banguh selama 5 tahun," kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
