Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kado HUT DKI ke-488: Duh! Penyerapan Anggaran Masih di Bawah 20%

Kementerian Dalam Negeri memperingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memacu tingkat penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 agar mampu mencapai di atas 70% pada akhir tahun, mengingat hingga saat ini realisasinya masih di bawah 20%.nn
Gubernur DKI Basuki Ahok Tjahaja Purnama beserta jajaran Muspida DKI Jakarta berfoto bersama sekaitan HUT ke 488 Ibu Kota./Bisnis.com-Gloria F.K. Lawi
Gubernur DKI Basuki Ahok Tjahaja Purnama beserta jajaran Muspida DKI Jakarta berfoto bersama sekaitan HUT ke 488 Ibu Kota./Bisnis.com-Gloria F.K. Lawi

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri memperingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memacu tingkat penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 agar mampu mencapai di atas 70% pada akhir tahun, mengingat hingga saat ini realisasinya masih di bawah 20%.

Kado peringatan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beserta jajaran, sebagai warning. Meskipun saat ini warga Jakarta sedang menikmati euforia perayaan Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang ke-488 tahun saat ini.

"Yang paling menyedihkan hari ini masih minimnya penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang kurang dari 20%," tutur Mendagri Tjahjo Kumolo, di sela menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta dalam rangka HUT Ke-488 Kota Jakarta, Senin (22/6/2015).

Melihat realitas tersebut, pada momentum HUT Kota Jakarta saat ini, dirinya meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera memacu penyerapan anggaran, agar tercipta pemerataan pembangunan yang mampu menyejahterakan rakyat.

"Tolong ini dipacu, kalau tidak yang rugi rakyat. Momentum HUT ini untuk pacu pembangunan dan pemerataan kesejahteraan," tuturnya.

Satu sisi, Tjahjo melihat kompleksitas permasalahan di DKI Jakarta cukup tinggi, misalnya ada SKPD yang memilih sewa truk sampah hingga Rp400 miliar dari pada membeli sendiri dan renovasi gedung lebih mahal dari pada membangun lagi, sehingga gubernur terlihat berhati-hati dalam membelanjakan anggarannya.

Namun demikian, menurutnya, penyerapan anggaran mau tidak mau harus dilaksanakan agar pembangunan dapat terus berjalan. Pasalnya, apabila tidak dilakukan akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian.

"Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu yang penyerapannya juga rendah, hanya sekitar 40% jangan sampai terulang kembali. Kali ini harus di atas 70%. Kalau tidak, jangan salahkan kalau tahun depan akan kena evaluasi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper