Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati membeberkan pembangunan Light Rapid Transit (LRT) akan memakai prosedur penunjukkan langsung kepada BUMD.
Tuty mengakui bahwa saat ini secara kelembagaan, Pemprov DKI masih memikirkan akan memakai pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti yang pernah digagas. Ataukah Pemprov DKI akan dengan pola availablity payment, atau pola penugasan.
"Jadi kami masih melihat polanya kami masih menimbang mana yang aturan mainnya memungkinkan," kata Tuty di ruang Kepala Bappeda, Balai Kota, Kamis (25/6/2015).
Berdasarkan rapat yang terselenggara, Tuty mengaku dari LKPP dan Bappenas memilih untuk dilakukan adalah pola penugasan kepasa BUMD.
"Nah, sebenarnya kalau BLUD maka dibutuhkan skema APBD multiyears, sementara multiyears berdasarkan Permendagri Nomor 13 diperbolehkan hanya boleh sampai tahun 2017. Padahal tidak menutup kemungkinan pengerjaan bisa melebihi 2017," terangnya.
Tak hanya itu, Tuty mengatakan bahwa pembangunan LRT tidak dimungkinkan mulai 2015. LKPP pun mengatakan bahwa peraturan hanya bisa diganti jika Permendagri memberikan kebijakan khusus hanya untuk Pemprov DKI.
"Lalu kemudian jika availabilty payment itu berdasarkan Perpres 38 diperlukan Permen-permen yang belum ada. Sekarang ini didorong untuk didalami adalah penugasan ke BUMD saja," kata Tuty.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
