Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI akan mengutamakan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PT Bank DKI sekitar Rp2 triliun dan initial public offering (IPO) pada 2017 demi transparansi bagi warga DKI.
"Mungkin bisa kami kasih Rp2 triliun, sedang kaji lagi kajian bisnisnya, dan akan kami berikam sesuai kajian," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Jumat (3/7/2015), di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok mengatakan dalam waktu enam bulan Bank DKI harus bisa menurunkan non performing loan (NPL) 5,41% serta lambannya pencapaian Buku III dan Buku IV.
"Saya mau cari yang profesional, sehingga saya sudah diskusi dengan OJK dan BI untuk membenahi Bank DKI. Itu makanya yang menjadi direktur yang terbaik dari BNI, BCA, dan Bank Mandiri," ucap Ahok.
Ahok mengajak Antonius Widodo (BCA), Sigit Prastowo (BNI), dan Farrel Silalahi (BNI) mengisi posisi direksi. Dia memandang direksi baru ini handal di bidang retail.
"Kami mau lawan stigma bank pembangunan daerah (BPD) adalah bank yang korup dan sulit berkembang. Kami targetkan dalam tiga tahun bisa laba, dan go publik pada 2017," tutur Ahok.
Menurut Ahok jika Bank DKI bisa IPO pada 2017 maka ke depannya kondisi Bank DKI bisa lebih sehat dan transparan.
"Jadi kalau besok ada Gubernur baru menggantikan saya, dia sudah tidak bisa utak atik lagi. Kalau saya tinggalkan tempat ini semua sistem sudah terkontrol se-transparan mungkin," tambahnya.
Ahok pun mempercepat penyelenggaraan open data, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja Pemprov DKI. Ke depannya pegawai Pemda DKI, khususnya para pejabat, harus menyerahkan informasi harta kekayaan penyelenggara negara di website.
"Kamu berhak cek LHKPN saya di KPK, langsung klik kalau ketahuan gaji cuma sekian, kamu pasti akan laporkan. Saya akan buka seperti itu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
