Bisnis.com, JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terus dipersoalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun anggaran 2014 menemukan 70 temuan senilai Rp2,16 Triliun. Laporan Keuangan DKI itu pun mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BACA: BPK Temukan 70 Kasus Senilai Rp2,16 Triliun
Menanggapi hasil audit BPK itu, Ahok menyatakan tidak takut. Menurutnya, hasil audit tak akan mempengaruhi pandangan warga DKI terhadap dirinya.
"Yang akan pilih saya kan warga DKI, bukan BPK," katanya usai menghadiri apel Pengendalian Arus Mudik dan Balik Idulfitri 2015, Rabu (8/7).
Ahok mengatakan warga DKI lebih fokus pada kesejahteraan hidup. Misalnya, warga DKI lebih mementingkan harga sembako murah, biaya pendidikan murah, rumah susun beres, ketimbang status Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, atau Disclaimer dari BPK.
"Saya sudah 12 tahun berpolitik, tak ada masyarakat peduli status audit BPK".
Selain itu, Ahok hanya mempermasalahkan aset-aset DKI yang dianggap bermasalah oleh BPK. Padahal yang bermasalah adalah pihak yang bekerjasama dengan pemprov DKI.
Dia mencontohkan, aset tanah di Pulogebang. Walaupun DKI yang punya hak atas tanah, tapi DKI harus bayar Rp 400 miliar tiap tahunnya untuk buang sampah. Padahal, pihak swasta tidak melakukan apa-apa.
Contoh lain adalah kasus Tanah Abang yang diklaim BPK hanya punya denda sekitar belasan miliar rupiah. Padahal, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan menemukan kerugian dengan nilai sekitar Rp 100 miliar.
Ahok kembali mempertanyakan metode audit BPK terhadap aset DKI.
"Jika perlu, BPK keluarkan saja status disclaimer di DKI karena memang banyak aset yang masih sengketa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
