Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan regulasi yang jelas tentang penyelenggaraan mudik gratis oleh perusahaan swasta, institusi pemerintah, atau organisasi lainnya.
Pasalnya, praktik tersebut selama ini justru merugikan perusahaan otobus (PO) yang ada di Jakarta.
Ketua DPP Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, dari hasil evaluasi sementara terkait masa angkutan lebaran tahun ini, jumlah pemudik yang menggunakan jasa bus umum antar kota antar provinsi (AKAP) menurun hingga 20%.
"Bahkan, hingga evaluasi pada akhir pekan ke depan, kami prediksikan penurunan bisa mencapai hingga 30%. Untuk itu kami minta pemerintah segera membuat regulasi yang jelas terkait mudik gratis ini, yang menurut kami hal inilah salah satu penyebab utama penurunan tersebut," tuturnya, kepada Bisnis, Jumat (24/7/2015).
Daerah Lain
Mengingat, kata Safruhan, sejak 7 tahun terakhir mulai maraknya mudik gratis ini, armada bus yang digunakan justru mengambil dari daerah lain, misalkan Jawa Tengah, dan bukan memanfaatkan bus AKAP yang ada di Jakarta.
"Kami mendukung niat perusahaan untuk membantu karyawan atau masyarakat mudik gratis. Ini kan setahun sekali, seyogyanya yang pas mudik memanfaatkan bus dari Jabodetabek, sedangkan kalau arus balik bisa menggunakan bus dari daerah asal, jadi kuenya bisa dinikmati bersama dengan sebuah regulasi," ujar Shafruhan.
Pihaknya juga mengaku selama ini siap menerjunkan ribuan bus AKAP yang laik jalan dengan tingkat kenyamanan prima, serta awak bus yang sudah melalui pemerikaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dalam memberi pelayanan pada penumpang saat mudik.
"Kalau dari sisi jadwal keberangkatan, nanti juga bisa diatur sehingga tidak menumpuk dalam waku tertentu. Sehingga dengan demikian keruwetan yang berujung kemacetan dijalan juga bisa ditekan.
Pihaknya mengaku sangat siap apabila pemerintah mengeluarkan regulasi dan mengisyaratkan dengan ketentuan standar pelayanan (SPM) tertentu terkait hal itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
