Bisnis.com, JAKARTA--Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membubarkan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMP) DKI dinilai tak matang dan terlalu tergesa-gesa.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya membuat kajian serta dampak jika ingin membubarkan BPMP di Ibu Kota.
"Gubernur Ahok jangan asal mengeluarkan pernyataan begitu. Dia harusnya bisa memperhitungkan kajian dari kebijakan yang dibuat karena bisa berdampak signifikan terhadap pola investasi di Jakarta," katanya kepada Bisnis, Minggu (2/8/2015).
Dia menuturkan fungsi BPMP DKI bukan sekadar berhubungan dengan investor dan calon investor yang mau menanamkan modal di Ibu Kota. Lebih dari itu, BPMP bertugas untuk mengawasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI harus memikirkan pihak mana yang akan mengawasi gerak-gerik BUMD di Jakarta. Menurutnya, Gubernur Ahok wajib memberikan kepastian tupoksi pengawasan BUMD, apakah diberikan ke institusi yang sudah ada atau ke badan baru.
Kendati demikian, Yayat tak menampik bahwa ada perbedaan budaya kerja antara tim BPMP yang diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan BUMD yang rata-rata dinahkodai para profesional.
Pasalnya, dalam beberapa hal BUMD bergerak lebih cepat dari institusi pemerintah.
"Ini perkara kultur administratif dan korporasi. Dibanding mengambil keputusan untuk membubarkan tetapi tak matang, Gubernur Ahok sebaiknya mencoba mensinergikan dua institusi ini," katanya.
Terkait niat Gubernur DKI untuk membangun perusahaan gabungan (holding) dan melakukan pelepasan saham perdana (intial public offering/IPO) beberapa BUMD DKI, Yayat menilai hal ini bisa meningkatkan kinerja dan transparansi perusahaan daerah.
"Niat BUMD jadi perusahaan terbuka memang bagus untuk kemandirian. Namun, sebelum itu terjadi Gubernur Ahok harus memikirkan siapa yang mengawasi BUMD? Kalau bukan BPMP ya penggantinya wajib dipikirkan," kata Yayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
