Bisnis.com, JAKARTA - Serangkaian wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membubarkan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tak dipandang sebagai langkah yang baik.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Very Younevil mengatakan dari dua agenda tersebut, pihaknya hanya mendukung pembubarkan TGUPP. Pasalnya TUGPP tak memiliki tupoksi yang signifikan dan belum membawa dampak bagi pembangunan.
"Bagi saya khusus terhadap wacana tersebut sangat bagus karena TGUPP manfaat dan fungsinya sampai saat ini tidak ada," jelas Very kepada Bisnis.com melalui pesan singkat, Minggu (2/8/2015).
Very menilai gerakan perubahan dari kinerja TUGPP tak kunjung nampak dan hanya menimbulkan kesan untuk menampung para pejabat maupun bekas pejabat DKI.
Sementara itu untuk wacana menghapuskan BPMP DKI, Very kurang setuju karena Ahok harus menilai kondisi semua BUMD sebelum melakukan holdings dan menghapuskan BPMP.
"Kalau rencana Ahok akan membuat perusahaan induk yang akan memayungi BUMD saya pikir perlu pengkajian yang matang. Karena tidak semua BUMD yang mempunyai profit yang baik," kata Very kepada Bisnis.com, Minggu (2/8/2015).
Very menilai Ahok perlu menimbang bahwa tidak semua BUMD DKI dalam keadaan sehat. Padahal jika sudah masuk ke lantai bursa sebagai perusahaan terbuka, orientasinya hanya profit.
Sebelumnya Ahok akan membentuk perusahaan induk (holdings company) yang akan memayungi semua BUM). Dengan demikian, BUMD tersebut menjadi perusahaan go public (terbuka) sehingga pengawasannya ada di publik.
Ahok juga mengaku tak membutuhkan TGUPP apabila sistem di seluruh Satuan/Unit kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) berjalan dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
