Bisnis.com, JAKARTA--Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo memprediksi tidak maksimalnya penyerapan anggaran di Jakarta terjadi karena banyak satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang takut melaksanakan.
Dia mengaku sudah berbicara dengan pejabat eselon II, baik yang masih aktif atau yang telat dijadikan staff oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Alasan mereka enggan melakukan lelang itu karena takut dimarahi atau bahkan dipidanakan. Jadi, mereka tidak punya inisiatif mengurus dokumen tender, tetapi menunggu perintah atasan," paparnya ketika dihubungi Bisnis, Senin (3/8/2015).
Situasi ini, lanjutnya, bukan hanya berdampak buruk bagi kinerja Pemprov DKI. Lebih dari itu, tidak maksimalnya kegiatan lelang bisa menghambat perekonomian di Indonesia.
"Proyek di Jakarta memegang peranan penting terhadap perputaran ekonomi secara nasional. Pengusaha menunggu-nunggu proyek infrastruktur dari pemerintah karena situasi ekonomi tengah mengalami perlambatan," katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, total nilai APBD DKI Jakarta 2015 Rp69,28 triliun. Angka itu dibagi menjadi dua yaitu belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,63 triliun.
Dari total nilai belanja daerah Rp63,65 triliun baru 19,21% terserap atau senilai Rp12,22 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Irvan Amtha mengatakan hingga saat ini paket kegiatan yang masuk untuk dilelang mencapai sekitar 1.800 kegiatan dari total 4.000 kegiatan.
Yang sudah selesai lelang baru sekitar setengahnya saja yang mencapai Rp 2,5 triliun. Sisanya masih dalam proses lelang, papar Irvan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel