Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pembubaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TUGPP) serta Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI disambut kurang antusias oleh anggota dewan.
Menurut anggota dewan Komisi B Prabowo Soenirman mengatakan jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hendak menghapus BPMP dalam konteks pembentukan holdings company dia sangat setuju.
"Kalau BPMP dengan konteks BUMD mau dihapus saya setuju. Tetapi kalau BPMP yakni penanaman modalnya dihapuskan itu yang saya tidak setuju. Di tingkat nasional saja ada badan penanaman modal, yang regional juga harus ada," kata Prabowo di Balai Kota, Senin (3/8/2015).
Prabowo mengatakan bahwa fungsi peran BUMD dihapuskan menjadu holding adalah terobosan yang bagus.
"Ya silahkan saja, sehingga tidak ada keterikatan dengan Pemda. Menurut saya BUMD perlu independen dan itu harus dilakukan," tutur Prabowo.
Namun Prabowo mengingatkan kepada Ahok untuk rencana melakukan initial public offering (IPO) harus dikaji ulang. Pasalnya BUMD yang sehat bisa melantai di bursa dengan baik, sebaliknya BUMD yang buruk bisa terbunuh jika mencoba masuk bursa.
"IPO itu tergantung program mereka [BUMD] berkembang bagaimana, kalau program tidak jelas siapa mau beli. Kalau program bagus, konsep bagus, banyak yang mau beli apalagi jaminannya Pemda," ujarnya.
Terkait TUGPP Prabowo juga menyarankan Ahok segera membubarkan tim yang dinilainya tak bisa mempercepat pembangunan.
"TUGPP dari awal saya sudah teriak-teriak untuk dihapuskan karena tidak ada gunanya. Aemua pembangunan terlambat. TUGPP itu seperti tempat penampungan orang saja," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
