Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jinakkan Inflasi, Pemprov DKI Perlu Gandeng Pemerintah Pusat

Kepala Bank Indonesia cabang DKI Jakarta Donny P Joewono menyatakan tingkat inflasi DKI yang didominasi dari sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memang di luar kendali Pemprov DKI sehingga perlu koordinasi dengan pemerintah pusat.nn
Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus di depan loket tiket di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Jumat (3/7). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan angkutan mudik lebaran 2015 berjumlah 7.923 bus dan bus bantuan sebanyak 490 armada untuk mudik dan arus balik Lebaran. /ANTARA
Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus di depan loket tiket di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Jumat (3/7). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan angkutan mudik lebaran 2015 berjumlah 7.923 bus dan bus bantuan sebanyak 490 armada untuk mudik dan arus balik Lebaran. /ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Bank Indonesia cabang DKI Jakarta Donny P Joewono menyatakan tingkat inflasi DKI yang didominasi dari sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memang di luar kendali Pemprov DKI sehingga perlu koordinasi dengan pemerintah pusat.

Donny menyatakan inflasi 0,97% pada Juli 2015 disumbang 0,5% paling banyak dari sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Pembengkakan tersebut dikarenakan angka angkutan udara pada masa mudik.

"Itu memang di luar kendali Pemprov DKI. Itu kan mekanismenya sesuai supply and demand, jadi artinya penetapan tarif angkutan udara kami tak bisa melakukan apa-apa, kalau mau Pemprov DKI komunikasi ke Kementerian Perhubungan," jelas Donny kepada Bisnis.com.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Adi Ariantara mengatakan bahwa inflasi DKI Juli 2015 senilai 0,97% diatas rata-rata nasional ternyata masih lebih rendah dibandingkan inflasi Juli 2014.

"Tahun ini Juli kita 0,97%, adapun tahun lalu pada bulan yang sama lebih besar, yakni 1,17%," tutur Adi kepada Bisnis.com, Senin (3/8/2015).

Pada Juli tahun lalu, inflasi DKI lebih besar dibandingkan tahun ini. Adi pun menyadari prestasi Biro Perekonomian mengendalikan inflasi akibat bahan pangan pokok belum cukup memuaskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Memang hanya harga bahan makanan yang bisa dikendalikan pemda dan sektor transpor tak bisa kami kendalikan, kami tak bisa lakukan intervensi dengan melarang orang pulang kampung kan," jelasnya.

Adi mengatakan arus mudik mengakibatkan peningkatan inflasi khususnya angkutan darat. Hal ini terutama ketika pemudik baru memutuskan pulang kampung pada H-2 Lebaran, sehingga permintaan angkutan udara meningkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper